Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memenuhi undangan audiensi yang diselenggarakan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Selasa, 2 Desember 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara itu bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan reformasi Polri ke depan. Dalam forum tersebut, PSHK memaparkan temuan awal dari kajian…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan learning forum terkait regulasi dan implementasi sponsor fiskal di Indonesia. Forum pertama dilaksanakan pada 6 November 2025 secara daring, dengan peserta para lembaga sponsor fiskal dan organisasi penerima manfaat yang berasal dari Bali, Papua Barat Daya, dan Kalimantan Barat. Sementara forum kedua dilaksanakan pada 25 November 2025…
Siaran Pers Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi KUHAP Pagi ini, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam, karena draft terbaru yang dipublikasikan di situs DPR pada hari yang sama menjelang pengesahan masih memuat ketentuan-ketentuan yang sangat diskriminatif, stigmatif, dan tidak akomodatif…
Siaran Pers PSHK Konferensi Nasional Kebebasan Sipil Tahun 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi Jakarta, 12 November 2025 – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) Tahun 2025 dengan tema “Memperluas Partisipasi, Melawan Represi” pada Selasa, 11 November 2025 di Jakarta. Konferensi berskala nasional…
