
Foto: Fajri Nursyamsi, Deputi Direktur Eksekutif PSHK, pada Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI, Sabtu, 31 Oktober 2026
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah mempertimbangkan penerapan mekanisme fast track legislation atau legislasi jalur cepat dalam pembentukan undang-undang. Mekanisme ini memungkinkan suatu rancangan undang-undang (RUU) dibentuk dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan prosedur legislasi biasa.
Jika proses pembentukan undang-undang pada umumnya membutuhkan tiga masa sidang, melalui mekanisme fast track legislation proses tersebut direncanakan dapat diselesaikan hanya dalam satu masa sidang. Badan Keahlian DPR RI menyebut bahwa mekanisme ini bertujuan meningkatkan efisiensi, responsivitas, serta memberikan kepastian dalam proses pembentukan undang-undang.
Ihwal wacana ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai kalau pada dasarnya, tidak ada yang salah dari upaya mempercepat proses legislasi. Namun masalahnya, kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan. Tanpa pembenahan terhadap persoalan-persoalan tersebut, penerapan legislasi jalur cepat justru berisiko memperburuk kualitas pembentukan undang-undang, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Persoalan dalam Praktik Legislasi Saat Ini
Deputi Direktur PSHK, Fajri Nursyamsi, menegaskan bahwa selama ini proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia masih menyisakan banyak catatan. Permasalahan telah muncul sejak tahap perencanaan.
“Dalam periode 2016–2026, Program Legislasi Nasional atau Prolegnas hanya empat kali disahkan tepat waktu, yaitu pada 2019, 2023, 2024, dan 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam perencanaan legislasi masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan,” kata Fajri saat menjadi pembicara dalam seminar nasional ‘Urgensi RUU Pembentukan Undang-Undang: Penguatan Partisipasi Publik, Kepastian Hukum, dan Kualitas Legislasi Nasional’ pada awal November 2026 lalu.
Sementara pada tahap persiapan, penyusunan RUU juga masih menghadapi persoalan koordinasi dan ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Banyaknya RUU yang diprioritaskan turut menambah beban agenda para pemrakarsa. Begitu juga pada tahap pembahasan, kebuntuan antara DPR dan pemerintah masih jamak terjadi. Proses pembahasan juga tidak jarang menuai kritik dari masyarakat akibat minimnya transparansi dan ruang partisipasi publik.
Bahkan, sebelum wacana fast track legislation mengemuka, Fajri kembali menuturkan kalau praktik percepatan legislasi sebenarnya telah berulang kali dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Dalam tahap perencanaan, misalnya, RUU prioritas baru kerap dimasukkan melalui perubahan Prolegnas tanpa pertimbangan Badan Legislasi (Baleg).
“Pada tahap persiapan, terdapat praktik penyusunan RUU yang awalnya dilakukan pemerintah, tetapi kemudian berubah menjadi usulan DPR. Namun, daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU tersebut tetap disusun oleh pemerintah. Praktik semacam ini menimbulkan persoalan terhadap pelaksanaan mekanisme checks and balances dalam proses legislasi,” lanjut Fajri.
Sedangkan dalam tahap pembahasan, rapat kerja di tingkat komisi, gabungan komisi, Baleg, Badan Anggaran, maupun panitia khusus terkadang hanya berlangsung selama satu hari. Pembahasan selanjutnya dilakukan di tingkat panitia kerja (Panja) yang relatif tertutup dan terbatas.
Transparansi dan Partisipasi Publik Juga Masih Menjadi Masalah
Minimnya keterbukaan dalam proses legislasi turut berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pembentukan undang-undang. Padahal, akses terhadap dokumen legislasi merupakan salah satu prasyarat penting agar partisipasi publik dapat berlangsung secara bermakna.
Hasil pemantauan PSHK pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 87,1% RUU yang dipantau tidak menyediakan draf maupun naskah akademik. Selain itu, 71,4% pembahasan RUU juga tidak menampilkan dokumen persidangan.
Di sisi lain, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kerap dilaksanakan secara terbatas dan satu arah. Pelibatan masyarakat juga sering kali hanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh pemrakarsa, misalnya melalui kunjungan ke perguruan tinggi, tanpa disertai publikasi draf RUU yang sedang dibahas.
“Dalam kondisi seperti ini, mempercepat proses pembentukan undang-undang tanpa terlebih dahulu memperbaiki mekanisme keterbukaan informasi dan partisipasi publik justru berpotensi semakin mempersempit ruang masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi,” pungkas Fajri.
Benahi Dulu Sistemnya, Baru Menerapkan Legislasi Jalur Cepat
Fajri kemudian menegaskan kalau sebelum menerapkan fast track legislation, pemerintah dan DPR perlu terlebih membangun mekanisme dan evaluasi yang memastikan kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang.
“Pembenahan tersebut terutama perlu mencakup ketepatan waktu serta keterbukaan dokumen legislasi, termasuk draf RUU, naskah akademik, dan laporan mini fraksi maupun pemerintah. Dengan demikian percepatan legislasi tidak dilakukan dengan mengabaikan prosedur yang seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas,” jelas Fajri.
Setelah mekanisme kepatuhan terhadap prosedur legislasi terbangun, terdapat sejumlah persyaratan lain yang juga perlu dipenuhi sebelum mekanisme jalur cepat diterapkan.
Pertama, alasan untuk melakukan fast track legislation, beserta detail RUU yang akan dikenai mekanisme tersebut, harus diumumkan kepada publik sebelum keputusan diambil. Kedua, pembatasan waktu pembentukan undang-undang harus disepakati secara terbuka. Tahapan mana saja yang dapat dipersingkat juga perlu dijelaskan secara tegas agar percepatan tidak menghilangkan bagian penting dalam proses legislasi.
Ketiga, akses terhadap dokumen legislasi harus tetap dijamin. Draf RUU, perubahan pasal selama pembahasan, serta hasil pertimbangan terhadap masukan publik harus dapat diakses oleh masyarakat. Keempat, perlu ada mekanisme evaluasi setelah undang-undang berlaku.
Prasyarat fast track legislation yang rumit bukan tanpa alasan. Menurut Fajri, jangan sampai legislasi jalur cepat justru disalahgunakan untuk menormalisasi praktik pembentukan Undang-Undang yang ugal-ugalan yang selama ini terjadi.
Efisiensi Tidak Boleh Mengorbankan Hak Publik
Efektivitas legislasi tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat suatu undang-undang dapat diselesaikan. Kualitas legislasi juga musti ditentukan oleh sejauh mana proses pembentukannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.
Undang-undang mengatur kehidupan masyarakat luas. Karena itu, publik berhak mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap proses pembentukannya. Tanpa pembenahan terhadap sistem legislasi yang ada, penerapan fast track legislation justru berisiko mengeskalasi persoalan yang selama ini telah terjadi.
