Blog - pshk.or.id

Des102019

Yang terlupakan dalam revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan

By Admin 10/12/2019 12:01 PM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu mengesahkan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU ini mengatur perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan, misalnya UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan President, dan Peraturan Daerah. Namun, terdapat beberapa masalah yang tertinggal dalam revisi UU tersebut. Revisi tersebut belum menyelesaikan masalah terkait penyelarasan peraturan terutama di tingkat daerah, partisipasi…

Details

Nov262019

Jokowi tidak perlu tunggu judicial review untuk mengeluarkan perppu KPK

By Admin 26/11/2019 5:13 PM

Hingga kini Presiden Joko “Jokowi” Widodo belum menanggapi desakan publik untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) untuk membatalkan revisi undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desakan itu muncul karena revisi UU KPK dinilai akan membuat lembaga anti-rasuah itu tidak efektif lagi mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi beralasan Perppu tak bisa dikeluarkan karena sedang ada…

Details

Okt312019

Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law

By Admin 31/10/2019 11:48 AM

Usai dilantik, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan gagasannya untuk mengeluarkan omnibus law atau satu undang-undang (UU) baru yang akan merevisi sejumlah UU yang sudah ada guna memangkas hambatan regulasi. Jokowi berencana akan mengeluarkan dua omnibus law atau UU sapu jagat terkait aturan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di…

Details

Okt252019

Inkonstitusionalitas Undang-Undang KPK

By Admin 25/10/2019 8:05 PM

Setelah 30 hari disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya sah berlaku berdasarkan konstitusi. Harapan masyarakat agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menganulir undang-undang itu pun semakin tipis. Harapan satu-satunya untuk mengubahnya berada pada proses pengujian undang-undang (judicial…

Details

Okt182019

Dua tantangan legislasi DPR yang baru

By Admin 18/10/2019 4:16 PM

Bulan ini, 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang terpilih dilantik. Dari jumlah itu, terdapat terdapat 286 (49,74%) wajah baru dan selebihnya 289 (50,26%) adalah petahana. Mereka adalah perwakilan sembilan partai politik. PDIP memiliki 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78, Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi, Demokrat 54 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 48 kursi,…

Details

Okt42019

Respons Buruk Unjuk Rasa

By Admin 04/10/2019 1:00 AM

Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah terus berlanjut. Tidak jarang, demo berakhir ricuh menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Korban jiwa berjatuhan. Tuntutan demonstran di berbagai daerah seragam untuk mencabut beberapa undang-undang (UU). Salah saatunya, hasil Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang Sumber Daya Air. Kedua UU…

Details

Okt32019

‘Buzzer’ dan Merawat Ruang Publik Kita

By Admin 03/10/2019 4:13 PM

Dalam beberapa hari belakangan ini pemberitaan di media membuat kita paham bahwa ada mahasiswa yang bisa dibeli dengan kekuasaan dan ada kekerasan aparat dalam menghadapi massa aksi. Mahasiswa, sebagaimana aparat, bukan sosok suci dan memiliki banyak dimensi dalam dinamika mereka sebagai kelompok. Publik, dibantu oleh media, menjadi semakin kritis dalam menyikapi tuduhan anarkis pada mahasiswa…

Details

Okt12019

Special body needed to harmonize regulation

By Admin 01/10/2019 6:42 PM

In his closing remarks at the National Conference on Constitutional Law in Jakarta a couple of weeks ago, State Secretary Pratikno conveyed President Joko “Jokowi” Widodo’s desire to carry out regulatory reform. Among the efforts is to establish a special body to harmonize regulations and legislation. The issue of regulatory disharmony was initially raised in…

Details

Sep302019

Pelemahan perlindungan terhadap perempuan di era reformasi dalam agenda RUU PKS dan RKUHP

By Admin 30/09/2019 2:50 PM

Proses untuk buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan, sebaliknya, menunda-nunda Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menegaskan perempuan terus menjadi korban dalam berbagai aspek. Bahwa perempuan kerap diasosiasikan sebagai warga kelas dua Indonesia bukanlah hal baru. Hak-hak perempuan masih terbatas dan mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual apapun afiliasi politiknya. Akan tetapi, akan…

Details