Diskusi tentang peran dan efektivitas komisi negara kembali mencuat, sebagai respons atas pemberitaan mengenai kenaikan honorarium Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Tentu, diskusi soal ini menjadi menarik bukan sekadar tentang besaran jumlah honorarium yang bisa menjadi relatif buat sebagian orang. Soal relevansi, peran, dan efaktivitas dari berbagai komisi…
DetailsPemerintah mengawasi perda retribusi daerah, pajak daerah, APBD dan tata ruang. Perda di luar jenis tersebut, sebaiknya menjadi wewenang MA untuk menguji melalui permohonan judicial review. Selain itu, penunjukan unit khusus untuk melakukan pengawasan perda di tingkat pemerintah dan pemerintah provinsi juga perlu dilakukan untuk mengefektifkan implementasi pengawasan perda secara berjenjang. MA perlu membenahi hukum…
DetailsPernyataan hak penguasaan negara atas sumber daya alam dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menandakan dua pernyataan politik penting terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pertama, bahwa negara memiliki peran luas di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, kedaulatan negara terhadap kekayaan sumber daya. Keduanya sejatinya adalah litmus test (pernyataan uji) untuk menilai kesesuaian…
DetailsAda dua undang-undang penting dan menarik yang baru saja disahkan pada 11 Juli 2006 lalu: RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Keduanya dipandang “revolusioner”. RUU Kewarganegaraan memberikan paradigma baru dalam masalah kewarganegaraan. Sementara RUU Pemerintahan Aceh memberikan cara berpikir “baru” mengenai konsep otonomi daerah. Namun yang luput dari pembahasan adalah mempersandingkan keduanya dari segi proses.…
DetailsPenyelesaian kasus bailout Bank Century melalui mekanisme hukum dan politik belum menunjukkan kejelasan bagaimana kasus tersebut bisa diurai lebih jauh secara benar sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan kepastian atas kasus besar yang terjadi di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid Kedua ini. KPK yang berupaya menyelesaikan secara hukum masih pada tahap awal penyelidikan dengan memanggil…
DetailsDi penghujung tahun 2007, Badan Legislatif DPR menyepakati 31 judul RUU untuk diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2008. Dari 31 judul RUU prioritas tersebut, terdapat tiga RUU yang termasuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka, yang terdiri dari enam RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional, tujuh RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sembilan RUU…
Details
