Blog - pshk.or.id

Jan62016

Kualitas Kinerja Legislasi 2015: Dari Ketidakpatuhan Terhadap Syarat Prosedur Hingga Absennya Politik Legislasi

By Ronald Rofiandri 06/01/2016 2:38 PM

Ketika mengevaluasi kinerja legislasi dari aspek kuantitas, kita akan mendapatkan fakta yang sama dari tahun ke tahun, bahkan DPR antar periode. Ukuran yang digunakan adalah capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan, baik untuk prioritas tahunan maupun lima tahunan. Persoalan capaian Prolegnas yang rendah sebenarnya bukan hanya terjadi pada periode…

Details

Jan52016

Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal

By M. Faiz Aziz 05/01/2016 9:10 AM

Keuangan atau pasar modal syariah merupakan diantara ujung tombak perekonomian yang berkembang pesat selama dua dekade terakhir di Indonesia. Pertama kali muncul pada 1991 melalui kehadiran Bank Muamalat yang diikuti oleh munculnya produk reksa dana syariah pada tahun 1997 oleh PT Danareksa Investment Management, keuangan atau pasar modal syariah menjadi andalan sektor jasa keuangan disamping…

Details

Nov242015

Penanaman Modal dan Kepemilikan Saham di Pasar Modal

By M. Faiz Aziz 24/11/2015 5:21 PM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali hendak melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi atau Perpres DNI 2014). Salah satu isu yang mengemuka adalah soal kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik…

Details

Nov242015

Solusi Mempercepat Pembangunan Perbatasan

By M. Faiz Aziz 24/11/2015 4:45 PM

Masalah di perbatasan adalah persoalan lawas Indonesia yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Selain menyangkut sengketa batas wilayah, Indonesia juga belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat di perbatasan, infrastruktur masih buruk, dan aksi kejahatan masih sangat mudah ditemukan. Kompleksitas masalah di wilayah perbatasan negara ini tentunya mengharuskan pemerintah bekerja ekstra keras. Dalam konteks perbatasan darat,…

Details

Nov132015

Gagalnya Strategi Manajemen Legislasi DPR

By M. Nur Sholikin 13/11/2015 4:51 PM

Memasuki satu tahun periode jabatannya, DPR gagal membuktikan hasil kerja legislasinya. Bukan persoalan jumlah. Namun kinerja selama ini tidak memberikan bukti nyata bidang legislasi. Menilai kinerja legislasi tidak bisa semata dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat. Kualitas menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Akan tetapi, dalih mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas juga bisa menjadi…

Details

Sep172015

Monev Regulasi, Antisipasi “Tren” Deregulasi Saat Krisis

By M. Nur Sholikin 17/09/2015 4:57 PM

Krisis ekonomi yang sedang dihadapi saat ini mendorong pemerintah mengambil keputusan melakukan deregulasi sejumlah peraturan yang dianggap menjadi penghambat pembangunan. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan ada 134 peraturan yang masuk dalam paket deregulasi dalam waktu dekat ini. Meliputi 17 Peraturan Pemerintah, 11 Peraturan Presiden, 2 Instruksi Presiden, 96 Peraturan Menteri, dan 8 peraturan lainnya (hukumonline.com).…

Details

Agu172015

Transparansi dan Akuntabilitas Sidang Judicial Review di MA

By M. Nur Sholikin 17/08/2015 5:06 PM

Desakan agar sidang Judicial Review di Mahkamah Agung (MA) dilakukan terbuka kembali muncul. Kali ini desakan datang dari beberapa pekerja yang sedang mengajukan Judicial Review Perda Propinsi Jawa Barat No. 6/2014 tentang Ketenagakerjaan. Tak puas dengan prosedur Judicial Review di MA. Mereka mengajukan Judicial Review UU MA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Inti tuntutan mereka agar…

Details

Apr302015

Indonesia Must Investigate Claims Of Corruption In Execution Cases

By PSHK 30/04/2015 6:52 AM

The executions in Indonesia were a mistake. Eight people are dead, including Andrew Chan and Myuran Sukumaran, despite alleged violations in the judicial process. The Indonesian government should properly investigate allegations of corruption in the judicial process that condemned them to death. The government should learn from its mistake and stop executing people on death…

Details

Indonesia’s retributive justice was deaf to please for reformed Bali Duo

By Interaksi Intimedia 06/04/2015 6:51 AM

In spite of vigorous appeals from Australia for Indonesia to spare the lives of Bali duo Andrew Chan and Myuran Sukumaran, most Indonesians were not persuaded. Chan and Sukumaran were executed last week, along with five other foreigners and an Indonesian who were on death row for drug charges. Australia argued that Chan and Sukumaran…

Details