Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas
Unduh Dokumen PSHK_Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas File size: 478 KB Downloads: 796
DetailsLaporan Komisi II DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Unduh Dokumen PSHK_Laporan Komisi II DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat IIPengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara File size: 390 KB Downloads: 1228
DetailsLaporan Badan Legislasi atas Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024
Unduh Dokumen PSHK_Laporan Badan Legislasi atas Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024_3 okt 2023 File size: 207 KB Downloads: 1108
DetailsLaporan Komisi II DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Unduh Dokumen PSHK_persipar-Laporan-AKD-Laporan-Komisi-II-dalam-rangka-Pembicaraan-TK-II-atas-RUU-atas-UU-No.-5-Tahun-2014-tentang-Aparatur-Sipil-Negara-1696320218 File size: 342 KB Downloads: 967
DetailsNaskah Akademik dan Draf RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Unduh Dokumen PSHK_NA RUU Perubahan UU No 37 Tahun 2008 ttg ORI File size: 694 KB Downloads: 1247 PSHK_Naskah RUU Perubahan UU No 37 Tahun 2008 ttg ORI File size: 297 KB Downloads: 1277
DetailsPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Unduh Dokumen PSHK_Salinan Perpres Nomor 60 Tahun 2023_per Per 26 September 2023 File size: 3 MB Downloads: 934
DetailsNaskah Akademik dan Draf RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pada Desember 2021 lalu, Presiden dan DPR menyepakati 40 RUU yang masuk menjadi prioritas legislasi 2022. Salah satu RUU yang menjadi prioritas adalah RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU Perubahan Kedua UU 12/2011), yang menjadi salah satu usulan dari DPR. Perubahan atas UU 12/2011 sudah satu kali dilakukan,…
DetailsProlegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020
DPR RI mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Periode 2020-2024 dalam Rapat Paripurna, 17 Desember 2019. Prolegnas 2020-2024 terdiri dari 248 RUU, yang merupakan gabungan dari usulan DPR, Pemerintah, dan DPD. DPR menjadi lembaga terbanyak mengusulkan RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dengan 179 RUU, sedangkan Pemerintah 86 RUU, dan DPD 51 RUU. Dari keseluruhan RUU…
Details
Usulan Program Legislasi Nasional 2020-2024
Ayo sampaikan usulanmu agar masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020-2024 melalui email di bawah ini: DPD: ppuu_dpd@yahoo.com/ppuu@dpd.go.id DPR: set_baleg@dpr.go.id BPHN: datakabphn@yahoo.com Semua harus terlibat karena semua akan terikat.
Details