Walaupun Presiden Joko Widodo telah membatalkan perpres subsidi mobil pribadi anggota DPR, sebagian masyarakat mengecam praktek administrasi istana yang dianggap amburadul, karena Presiden menandatangani dokumen tanpa memahami isinya.
Details“Dengan dilimpahkannya kasus BG ke Bareskrim, kelanjutan pengusutan kasus tersebut akan semakin diragukan,” kata Miko.
DetailsJakarta. The Attorney General’s Office has officially handed over the corruption case implicating former National Police chief nominee Comr. Gen. Budi Gunawa to the police’s criminal investigation unit, or Bareskrim. The case transfer occurred amid widespread criticism and questions about police impartiality. Attorney General H.M. Prasetyo confirmed on Tuesday the transfer had taken place following…
Details“Ini pentingnya masyarakat sipil bergabung untuk bicarakan prinsip bersama yang akan menyatukan kita tentang HAM dan demokrasi,”
Details“Pengadilan di tingkat bawah akan ragu mengajukan PK atau tidak. Jaksa juga ragu. Yang paling menjadi korban sebenarnya hakim. Kalau ada permohonan PK, kalau tidak meneruskan ke MA maka dia melanggar UU KUHAP dan putusan MK sehingga dia bisa tergancar kode etik,”
DetailsSindonews.com – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai, ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panggilan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century bisa dimaknai dua hal. “Pertama, harus dipilah dulu kewajiban KPK untuk hadir dan memberikan keterangan. Kedua, baik DPR dan KPK masing-masing punya rujukan atau dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya,” ujarnya ketika…
DetailsJakarta – Pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara dihentikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini dinilai reaksioner. Banggar pun dinilai mengabaikan hajat hidup orang banyak. “Kalau pada akhirnya ngambek tidak mau bahas, maka kita harus gunakan APBN tahun lalu. Padahal pasti kan ada perubahan. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Ini…
DetailsJakarta, Kompas – Ancaman Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 sekaligus bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki Badan Anggaran DPR. Pembenahan itu menyasar pada aspek tugas dan wewenang, mekanisme kerja, serta personel yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri,…
Details
