Metrotvnews.com, Jakarta: Penegak Hukum wajib bertindak tegas terhadap seluruh pelaku teror. Tindakan tegas akan menciptakan stabilitas bagi Indonesia. Koordinator Koalisi Warga Lawan Terorisme Erry Riyana Hardjapamekas menilai sikap tegas yang diberikan penegak hukum dapat menciptakan kondisi aman dan mengantisipasi ancaman serupa terulang. “Kami minta kepada Kapolri beserta jajarannya mengejar dan menangkap semua pelaku baik yang…
DetailsMetrotvnews.com, Jakarta: Aparat dinilai tak bisa disebut kecolongan dalam peristiwa teror dan serangan bersenjata di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Aksi terorisme tak bisa diprediksi. “Tidak bisa kita menyatakan kecolongan, karena kita enggak mungkin bisa memprediksi seperti itu,” kata Koordinator Koalisi Warga Lawan Terorisme Erry Riyana Hardjapamekas dalam konferensi pers di kantor PSHK, Puri Imperium…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh publik yang tergabung dalam Koalisi Warga Lawan Terorisme memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa semua pelaku dan jaringan terkait teror bom di kawasan dekat Sarinah, Jakarta Pusat, ditangkap. Dalam keterangan persnya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jumat (15/1/2016), koalisi ini meminta Presiden segera memerintahkan segenap menteri…
DetailsJakarta – Sejumlah tokoh masyarakat berkumpul untuk menyatakan sikap menyusul aksi teror di Jl MH Thamrin kemarin, Kamis (14/1). Para tokoh menyerukan agar masyarakat tak takut dengan segala aksi teror. Mengatasnamakan Koalisi Warga Lawan Terorisme, disampaikan pernyataan sikap atas tindakan teror yang terjadi kemarin. Acara ini dilaksanakan di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…
DetailsJAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. “PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…
DetailsTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan bahwa wacana kocok ulang pimpinan DPR akan menemui kendala pada panjangnya proses revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Mengingat KMP dan KIH masih ada sampai sekarang. “Kendalanya, akan berada di internal mereka sendiri. Akan kesulitan disana dengan peta koalisi yang masih…
DetailsPeneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri menilai Fraksi Golkar harus memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan Novanto. Ia mengatakan sudah sepatutnya Fraksi Partai Golkar melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada yang bersangkutan. “Partai tidak boleh menjadi pelindung orang yang melakukan skandal atau pelanggaran etika,” ujar Ronald di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).…
DetailsJAKARTA — Kasus “papa minta saham” yang melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto terpilih sebagai topik paling panas sepanjang tahun 2015. Topik ini mengalahkan empat topik panas lainnya, yaitu pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri, Gejolak rupiah, bencana asap, dan hukum mati terpidana narkoba. Akun media sosial Denny JA’s World dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) setiap…
DetailsREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak membangun preseden, yurisprudensi melalui putusannya. MKD dinilai tidak melakukan penuntasan terhadap setiap kasus Setya Novanto. “Dua dugaan MKD tidak menangani presenden penangan secara tuntas,” ujar Ronald di kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12). MKD tidak menjelaskan bagaimana prilaku…
Details
