Catatan Akhir Tahun 2018 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Bidang Regulasi dan Peradilan
Berbagai peristiwa hukum penting selama 2018 memberikan catatan tentang belum adanya penegakan dan kebijakan pembenahan hukum yang memberi dampak signifikan dan berpihak pada masyarakat.
Penegakan dan pembenahan hukum pada 2019 akan berada dalam situasi yang lebih berat. Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden akan menjadi situasi penting yang perlu mendapat perhatian. Agenda rutin lima tahunan ini akan banyak berpengaruh terhadap kinerja legislatif maupun eksekutif. Berangkat dari situasi tersebut dan berefleksi dari dinamika hukum 2018, PSHK menyampaikan 8 (delapan) prioritas program hukum bidang legislasi dan peradilan 2019, yang mencakup;
1. Penataan fungsi dan kelembagaan untuk perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan
2. Perumusan ulang perencanaan peraturan perundang-undangan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
4. Penyelesaian RUU prioritas dan penting
5. Penegakan etik dan disiplin anggota parlemen di tahun politik
6. Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum
7. Pengawalan pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2023
8. Reformasi institusi penegak hukum.
Adapun materi catatan akhir tahun dan delapan prioritas program hukum bidang legislasi dan peradilan 2019 usulan PSHK dapat dilihat pada file di bawah. Terima kasih.