Dilatarbelakangi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dimana aturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi karena harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Selang tiga tahun setelah putusan MK lahirlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang…
Program ini merupakan program berseri yang dilasankakan antara GIZ dengan PSHK. Tujuan program ini adalah untuk mencari pilihan hukum yang tersedia bagi unit pemerintah (SMK Negeri) untuk mendapatkan pengelolaan mandiri terhadap pelaksanaan Unit Produksi. Salah satu pembelajaran yang di dapat ialah kegiatan ini memberikan pengelaman dan penetahuan bagi peneliti terhadap hukum keuangan negara dan daerah…
Program ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memperkaya wacana tentang pelbagai aspek kelembagaan sebuah lembaga anti-korupsi. Penyajian profil yang komprehensif dari beberapa lembaga anti-korupsi di dunia dapat menjadi salah satu cara untuk memperkaya wacana itu. Untuk itu, program ini akan menghasilkan sebuah buku profil, yang terdiri atas dua muatan substansi: 1) Profil 22 lembaga anti-korupsi…