Capaian penting dari kegiatan launching ini adalah adanya pengakuan atas karya yang dihasilkan oleh PSHK. Pengakuan itu setidaknya bisa dilihat dari hadirnya pihak dari DPR dan Pemerintah.
Pelbagai permasalahan terkait dengan lembaga penegak hukum masih terjadi hingga saat ini. Hal itu terlihat dengan masih adanya ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam pengaturan kelembagaan di tingkat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PSHK melakukan kajian mengenai kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Kajian itu menghasilkan pemetaan terhadap pengaturan dan kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Laporan kajian…
Revisi manual pelatihan hakim PHI ini merupakan program lanjutan dari program pembuatan manual hakim PHI sebelumnya, yang terselenggara pada tahun 2011. Manual Pelatihan ini akan digunakan bagi hakim-hakim PHI di seluruh Indonesia. Target dari kegiatan ini adalah untuk menyusun sebuah pendekatan belajar bagi hakim PHI yang sistematis dan terpadu, yang selama ini pelatihan hakim PHI…
Dilatarbelakangi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dimana aturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi karena harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Selang tiga tahun setelah putusan MK lahirlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang…