Rabu, 25 November 2015 | www.koran-sindo.com JAKARTA – Penanganan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) mengakibatkan pelayanan publik pengadilan negeri (PN) di seluruh Indonesia terbengkalai. Hal ini merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) selamalebihdari duatahun di 13 kota/…
Rabu, 25 November 2015 | www.monitorday.com MONITORDAY.com, Jakarta – Persidangan soal kasus tilang dianggap sumir dan menguras energi. Hal ini berkaca pada dampak yang ditimbulkan dalam melakukan proses persidangan kasus tilang tersebut. Wilayah DKI Jakarta menangani perkara tilang berkisar 10 sampai 16 ribu perkara setiap harinya. Sehingga, banyak tenaga pengadilan tersedot untuk perkara tersebut. “Dalam…
Pernyataan Pers “Pembenahan Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri Harus Segera Dilakukan” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung 25 November 2015 Tilang (perkara pelanggaran lalu lintas tertentu) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri. Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri…
