Perppu untuk Hukuman Kebiri Dinilai Tidak Tepat
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bukan pilihan yang tepat. Selain dinilai melanggar hak asasi manusia, pengaturan sanksi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai tak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual…
Kala Status Tersangka Bisa Seumur Hidup
Usman Hamid, aktivis dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras), menjadi tersangka pada September 2009. Berselang tahun, kasusnya belum dihentikan dan status tersangkanya belum dicabut. Haknya untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan telah dilanggar. Theodorus Tekwan Ajat, petani di Kutai Barat, menjadi tersangka pada Agustus 2014. Tiga kali perkaranya dilimpahkan…
LRWD Edition 05: May 2016
Legal Policy Online-Based Transportation Still Needs Specific Regulation Disappointed to the Minister of Communication and Informatics’ policy that let online application-based transportation remain operational, many groups of taxi drivers did a mass strike, which lasted with riot, on several Jakarta’s main roads, last March. Responded to the recent situation, the government then allowing the online-based…