Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. Pada KNHTN 5 kali ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Tema itu relevan dengan isu besar di Indonesia saat ini, yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada 2019.…
Dalam program penataan regulasi nasional, banyak persoalan yang terungkap. Peraturan yang saling tumpah tindih tak selamanya bisa diselesaikan dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Egosektoral dalam proses pembentukan peraturan yang lebih teknis bahkan tidak mudah diselesaikan, sehingga Pemerintah membentuk mekanisme penyelesaian non-litigasi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Mekanisme ini untuk menyelesaikan sengketa…
Seharusnya penyederhaan regulasi yang dilakukan DPR dan pemerintah melihat secara luas peta regulasi di berbagai sektor. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui praktik pembuatan peraturan perundang-undang masih belum efektif dan optimal. Sebab, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum harmoni, tumpang tindih, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, DPR memandang perlu reformasi penyederhanaan regulasi…
Restatement adalah salah satu model penelitian yang dirancang untuk mampu menjangkau persoalan hukum dengan perspektif kebaruan. Sebagai sebuah model penelitian, restatement didesain untuk membongkar pewacanaan dan pembentukan hukum dari beberapa aspek, yaitu peraturan, putusan, dan literatur/doktrin. Dalam konteks Indonesia, hukum dibentuk melalui tiga hal itu, yaitu pembentuk peraturan, hakim dalam memutus kasus konkrit maupun memutus…
