Monthly Archives: April 2021

You are here:

Home
2021
April

Apr302021

PSHK Hadiri Diskusi Pemantauan dan Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang Diselenggarakan DPD

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai “Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja” yang diadakan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) pada Rabu (28/4/2021) secara daring. Dalam diskusi ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif,…

Read article

Apr282021

Hubungan Kelembagaan Pelaksana Litbangjirap dengan Kemenristek/BRIN

Penelitian, RisetBy Admin

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berhasil menyelesaikan laporan studi yang fokus melihat keterkaitan kelembagaan antara lembaga-lembaga yang termasuk dalam Organisasi Pelaksana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (OP Litbangjirap) dan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Kajian ini dilakukan untuk memberikan usulan alternatif kebijakan kelembagaan BRIN, yang pada saat itu…

Read article

Apr192021

Diskusi Kelompok Terpumpun: Meninjau Agenda Reformasi Regulasi di Kementerian dan Lembaga Negara

Aktivitas, Reformasi RegulasiBy Admin

Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menyebutkan bahwa perlu ada reformasi perundang-undangan yang harus dilakukan besar-besaran agar tidak terjebak pada regulasi yang kaku, ruwet, dan rumit serta menyulitkan pelaku usaha. Namun, hingga saat ini masih terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berlebihan tanpa melihat dan memperhatikan arah dan prioritas pembangunan nasional. Hal ini ditambah pula dengan…

Read article

Apr132021

Urgensi mewujudkan Badan Riset Nasional (BRIN) – impian lama koordinasi riset yang nasibnya terkatung-katung

BlogBy Admin

Kemelut pembentukan Badan Riset Nasional (BRIN) – lembaga yang direncanakan akan mengkoordinasi pelaksanaan riset di Indonesia – kembali hangat diperbincangkan. Keberadaaan BRIN diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Meski ada wacana kuat dari pemerintah untuk menjadikannya lembaga otonom – yang juga ditandai dengan keputusan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam…

Read article