Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim pemerintahan Joko Widodo setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yakni persoalan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, proses pembentukan kebijakan, dan kepentingan kelompok tertentu (vested interest). Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dalam peluncuran Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2024 yang diselenggarakan Komisi untuk Orang…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline.com, dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Perancangan Peraturan pada 19-20 November 2024 di Jakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pegawai BKPK Kemenkes dengan keterampilan menyusun peraturan menggunakan…
Saat ini, Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2045. Namun, di balik potensi besar ini terdapat ancaman yang mengintai terkait kesenjangan akses terhadap jaminan sosial, terutama jaminan pensiun, bagi pekerja di sektor informal. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Asia Citizen Future Week (ACFW) 2024: Taiwan and Southeast Asia Civic Space Forum yang diselenggarakan oleh Asia Citizen Future Association (ACFA) pada 30 Oktober – 1 November di Taipei, Taiwan. Dalam kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama, Manajer Program Violla Reininda, dan Peneliti Alviani…
