Salah satu perubahan mendasar yang terjadi pada masa reformasi adalah pemisahan antara institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu terjadi pada Agustus 2000 melalui penetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor VI/MPR/2000. Salah satu pertimbangan pemisahan itu, yang tercantum dalam pertimbangan dasar menimbang huruf d TAP MPR,…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Reformasi Kelembagaan Polri: Konsistensi Fungsi, Pembatasan Kewenangan, dan Penguatan Pengawasan Eksternal” pada Selasa (16/12/2025). Diskusi ini membahas bagaimana perluasan fungsi dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam 23 tahun terakhir yang telah melampaui mandat utamanya, sehingga berdampak pada terjadinya abuse of power dan impunitas…
Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi publik Seri Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Pengebirian Kedudukan dan Kewenangan PPNS dan Penyidik Khusus dalam KUHAP Baru” pada Rabu (17/12/2025). Pengajar STH Indonesia Jentera, Rifqi Sjarief Assegaf, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi peluncuran Catatan Akhir Tahun Kinerja Legislasi 2025 pada Senin (22/12/2025). Diskusi itu memotret tahun pertama kinerja legislasi DPR dan Presiden periode 2024–2029. Peluncuran catatan akhir tahun PSHK tersebut diselenggarakan dalam rangkaian diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) yang bekerja sama dengan the Indonesia Project Australian National University.…
