TIDAK ada yang spesial dari tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan yang merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. KPU dan DPR memang sudah semestinya bertindak demikian. Kondisi tidak sesuai justru muncul ketika KPU tidak dengan seketika…
DetailsDALAM persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Pilpres tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah progresif dengan mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa menteri yang memiliki keterkaitan penting terhadap suatu yang dipersoalkan dalam persidangan PHPU untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 5 April 2024. Adapun menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri…
DetailsPEMILIHAN umum 2024 sudah menuju ke akhir perjalanan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Rabu (20/3/2024). Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak di Pilpres. Adapun untuk Pileg, PDI-P menjadi partai peraih suara terbanyak, disusul Golkar di posisi kedua, dan Gerindra di posisi ketiga. Setelah tahap…
DetailsPERJALANAN sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum (Sirekap) terus menjadi sorotan dan memicu kontroversi di tengah masyarakat. Dimulai dari keluhan terkait banyaknya data yang tidak sinkron, hingga dugaan manipulasi jumlah suara, Sirekap menghadapi berbagai tantangan yang mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum. Sejatinya Sirekap diharapkan menjadi terobosan positif, membuka pintu partisipasi aktif pemilih dalam mengikuti…
DetailsOn October 16, 2023, the Constitutional Court of Indonesia granted a petition on a judicial review of article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections (in other words: the Indonesian Electoral Law), specifically addressing the age requirements for presidential and vice-presidential nominations, allowing those who has not reached 40 years…
DetailsDALAM pelaksanaan Pemilu, logistik menjadi salah satu aspek terpenting yang memegang peran krusial dalam menentukan suksesnya proses demokratisasi. Logistik pemilu melibatkan berbagai elemen, mulai dari distribusi surat suara, peralatan pemilu, hingga perlengkapan untuk penghitungan suara. Di antara semua komponen logistik ini, surat suara dapat dianggap sebagai “mahkota” pemilu, sebab menjadi media utama yang memungkinkan pemilih…
DetailsDARI pemilu ke pemilu, persoalan dana kampanye masih saja menjadi ruang abu-abu yang sangat sulit dilihat akuntabilitasnya. Padahal, dana kampanye merupakan instrumen yang amat penting bagi peserta pemilu untuk menjalankan misi pemenangannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur sedemikian rupa mengenai ambang batas maksimal jumlah sumbangan dan asal-usul dana kampanye.…
DetailsBugivia Maharani & Nurul Fazrie Rubrik ASEAN dan Hukum Internasional, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ASEAN, sebagai organisasi regional Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam mengambil sikap bersama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Myanmar. Ada dualisme pendekatan diplomasi oleh ASEAN, di mana beberapa anggota mendukung aksi tegas dan…
DetailsPada 25 Oktober 2023, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas. Surat mendagri ini ditujukan kepada gubernur, wali kota, bupati, serta ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Surat mendagri itu meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembentukan produk hukum daerah, terutama peraturan daerah terkait penyandang disabilitas…
Details
