Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal realisasi pembentukan Badan Legislasi Nasional dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, 11 Februari 2025. Lembaga baru tersebut diharapkan menjadi mitra Badan Legislasi DPR dalam pembentukan rancangan undang-undang. Gagasan mendirikan badan khusus untuk mengelola proses legislasi bukan hal baru. Pada awal…
DetailsDi penghujung pemerintahannya, Joko “Jokowi” Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengenai aturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. PP No. 28 Tahun 2024 secara resmi menggantikan 31 peraturan pelaksana lain pada sektor kesehatan. Salah satu bagian yang perlu disoroti dalam PP Kesehatan terbaru adalah soal ketentuan pengendalian tembakau. Pasalnya, terdapat sejumlah ketentuan anyar…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat ada tiga hal yang perlu disoroti dalam 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran, khususnya dalam bidang legislasi dan kebebasan sipil (civic space). Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih mewarisi sejumlah catatan legislasi dan kebebasan sipil dari pemerintahan era Joko Widodo. Pada waktu yang sama, tindakan perbaikan…
DetailsTIDAK ada yang spesial dari tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan yang merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. KPU dan DPR memang sudah semestinya bertindak demikian. Kondisi tidak sesuai justru muncul ketika KPU tidak dengan seketika…
DetailsDALAM persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Pilpres tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah progresif dengan mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa menteri yang memiliki keterkaitan penting terhadap suatu yang dipersoalkan dalam persidangan PHPU untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 5 April 2024. Adapun menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri…
DetailsPEMILIHAN umum 2024 sudah menuju ke akhir perjalanan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Rabu (20/3/2024). Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak di Pilpres. Adapun untuk Pileg, PDI-P menjadi partai peraih suara terbanyak, disusul Golkar di posisi kedua, dan Gerindra di posisi ketiga. Setelah tahap…
DetailsPERJALANAN sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum (Sirekap) terus menjadi sorotan dan memicu kontroversi di tengah masyarakat. Dimulai dari keluhan terkait banyaknya data yang tidak sinkron, hingga dugaan manipulasi jumlah suara, Sirekap menghadapi berbagai tantangan yang mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum. Sejatinya Sirekap diharapkan menjadi terobosan positif, membuka pintu partisipasi aktif pemilih dalam mengikuti…
DetailsOn October 16, 2023, the Constitutional Court of Indonesia granted a petition on a judicial review of article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections (in other words: the Indonesian Electoral Law), specifically addressing the age requirements for presidential and vice-presidential nominations, allowing those who has not reached 40 years…
DetailsDALAM pelaksanaan Pemilu, logistik menjadi salah satu aspek terpenting yang memegang peran krusial dalam menentukan suksesnya proses demokratisasi. Logistik pemilu melibatkan berbagai elemen, mulai dari distribusi surat suara, peralatan pemilu, hingga perlengkapan untuk penghitungan suara. Di antara semua komponen logistik ini, surat suara dapat dianggap sebagai “mahkota” pemilu, sebab menjadi media utama yang memungkinkan pemilih…
Details
