Blog - pshk.or.id

Agu262014

Sumber Daya Alam Indonesia: Kutukan yang Mewujud?

By Giri Ahmad Taufik 26/08/2014 11:35 AM

Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?” merupakan tema diskusi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Diskusi itu diselenggarakan oleh Melbourne Business School (MBS) bekerja sama dengan Center for the Study of Governance (CSG) Universitas Indonesia. Tema itu menjadi menarik bagi Indonesia karena dua hal. Pertama, struktur ekonomi Indonesia saat ini relatif masih bertumpu pada kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam…

Details

Urgensi Data Penegakan Hukum

By PSHK 26/08/2014 11:26 AM

Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H., 84 Tahun, salah seorang tokoh hukum tata negara Indonesia, telah wafat pada hari Selasa, 12 Agustus 2014. Selama perjalanan hidupnya, Prof. Harun adalah seorang yang mengabdikan dirinya kepada profesi keilmuan hukum, utamanya bidang hukum tata negara. Ia merupakan murid langsung, bersama-sama Prof. Ismail Sunny dan Prof. Padmo Wahjono, dari…

Details

Agu242014

Kaidah Sosial dan Ketaatan Hukum

By M. Nur Sholikin 24/08/2014 2:08 PM

Dalam ilmu hukum ada istilah das sollen dan das sein. Das sollen disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan das sein dianggap sebagai keadaan yang nyata. Das sein tidak selalu sejalan dengan das sollen. Salah satunya karena penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum tersebut. Contohnya, fonemena yang terjadi di jalanan Jakarta. Bisa jadi…

Details

Nov272013

Tumpang tindih Publikasi Online Peraturan Perundang-undangan

By M. Nur Sholikin 27/11/2013 12:48 PM

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini lebih mudah diakses dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Dengan mudah, kita menemukan kompilasi peraturan perundang-undangan ketika “berkunjung” ke situs pemerintah dan lembaga negara lain. Peraturan perundang-undangan seolah menjadi menu wajib yang harus ditampilkan dalam situs-situs pemerintah dan lembaga lain, walaupun belum lengkap menampilkan semua peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, publikasi…

Details

Okt22013

Redefining the Involvement Scheme of the House of Representatives in Public Official Elections (A Lesson from the Supreme Court Justice Elections)

By Ronald Rofiandri 02/10/2013 4:58 PM

Based on Article 24A paragraph (3) of the 1945 Constitution, the House of Representatives are included in the selection of public officials (in this case, the Supreme Court Justice). This authority becomes more clear and institutionalized after the Law on the Supreme Court and the Law on the Judicial Commission arranged more specifically the role…

Details

Okt22013

Definisi Ulang Skema Keterlibatan DPR Dalam Pemilihan Pejabat Publik (Pelajaran dari Pemilihan Hakim Agung)

By Ronald Rofiandri 02/10/2013 4:58 PM

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, DPR terlibat dalam pemilihan pejabat publik (dalam hal ini hakim agung). Kuasa itu makin kentara dan melembaga setelah UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial mengatur lebih spesifik peran DPR. Meski demikian, ada aspek yang seakan abai dalam pelaksaan peran DPR itu sehingga mengurangi kualitas pemilihan pejabat, yaitu…

Details

Advokat Asing, Suatu Pemetaan Dan Rekomendasi

By PSHK 11/07/2013 1:54 PM

Perkembangan regulasi terkait advokat asing. Apabila ditelaah dari sisi historis, keberadaan advokat asing sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan. Para advokat Belanda pada saat itu bersanding dengan advokat pribumi dan advokat keturunan Tionghoa. Salah satu bukti sejarah yang tercatat adalah ketika Mr. Loekman Wiradinata dipercaya…

Details

Urgensi Pembenahan Instrumen Perencanaan Legislasi

By RM Firmansyah 10/06/2013 3:24 PM

Sudah lebih dari satu dekade, setiap akhir tahun DPR mengeluarkan daftar RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Daftar itu menjadi acuan kinerja DPR (bersama pemerintah) dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang (UU) dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).…

Details

Jun102013

Efektivitas Komisi Negara

By PSHK 10/06/2013 3:24 PM

Diskusi tentang peran dan efektivitas komisi negara kembali mencuat, sebagai respons atas pemberitaan mengenai kenaikan honorarium Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Tentu, diskusi soal ini menjadi menarik bukan sekadar tentang besaran jumlah honorarium yang bisa menjadi relatif buat sebagian orang. Soal relevansi, peran, dan efaktivitas dari berbagai komisi…

Details