Blog - pshk.or.id

Nov272013

Tumpang tindih Publikasi Online Peraturan Perundang-undangan

By M. Nur Sholikin 27/11/2013 12:48 PM

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini lebih mudah diakses dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Dengan mudah, kita menemukan kompilasi peraturan perundang-undangan ketika “berkunjung” ke situs pemerintah dan lembaga negara lain. Peraturan perundang-undangan seolah menjadi menu wajib yang harus ditampilkan dalam situs-situs pemerintah dan lembaga lain, walaupun belum lengkap menampilkan semua peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, publikasi…

Details

Okt22013

Redefining the Involvement Scheme of the House of Representatives in Public Official Elections (A Lesson from the Supreme Court Justice Elections)

By Ronald Rofiandri 02/10/2013 4:58 PM

Based on Article 24A paragraph (3) of the 1945 Constitution, the House of Representatives are included in the selection of public officials (in this case, the Supreme Court Justice). This authority becomes more clear and institutionalized after the Law on the Supreme Court and the Law on the Judicial Commission arranged more specifically the role…

Details

Okt22013

Definisi Ulang Skema Keterlibatan DPR Dalam Pemilihan Pejabat Publik (Pelajaran dari Pemilihan Hakim Agung)

By Ronald Rofiandri 02/10/2013 4:58 PM

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, DPR terlibat dalam pemilihan pejabat publik (dalam hal ini hakim agung). Kuasa itu makin kentara dan melembaga setelah UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial mengatur lebih spesifik peran DPR. Meski demikian, ada aspek yang seakan abai dalam pelaksaan peran DPR itu sehingga mengurangi kualitas pemilihan pejabat, yaitu…

Details

Advokat Asing, Suatu Pemetaan Dan Rekomendasi

By PSHK 11/07/2013 1:54 PM

Perkembangan regulasi terkait advokat asing. Apabila ditelaah dari sisi historis, keberadaan advokat asing sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan. Para advokat Belanda pada saat itu bersanding dengan advokat pribumi dan advokat keturunan Tionghoa. Salah satu bukti sejarah yang tercatat adalah ketika Mr. Loekman Wiradinata dipercaya…

Details

Urgensi Pembenahan Instrumen Perencanaan Legislasi

By RM Firmansyah 10/06/2013 3:24 PM

Sudah lebih dari satu dekade, setiap akhir tahun DPR mengeluarkan daftar RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Daftar itu menjadi acuan kinerja DPR (bersama pemerintah) dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang (UU) dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).…

Details

Jun102013

Efektivitas Komisi Negara

By PSHK 10/06/2013 3:24 PM

Diskusi tentang peran dan efektivitas komisi negara kembali mencuat, sebagai respons atas pemberitaan mengenai kenaikan honorarium Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Tentu, diskusi soal ini menjadi menarik bukan sekadar tentang besaran jumlah honorarium yang bisa menjadi relatif buat sebagian orang. Soal relevansi, peran, dan efaktivitas dari berbagai komisi…

Details

Mei22013

RUU Pemda dan RUU MA, Pintu Pertama Membenahi Prosedur Pengujian PERDA

By M. Nur Sholikin 02/05/2013 5:34 PM

Pemerintah mengawasi perda retribusi daerah, pajak daerah, APBD dan tata ruang. Perda di luar jenis tersebut, sebaiknya menjadi wewenang MA untuk menguji melalui permohonan judicial review. Selain itu, penunjukan unit khusus untuk melakukan pengawasan perda di tingkat pemerintah dan pemerintah provinsi juga perlu dilakukan untuk mengefektifkan implementasi pengawasan perda secara berjenjang. MA perlu membenahi hukum…

Details

Mei12013

BP Migas dan Ilusi Kedaulatan

By Giri Ahmad Taufik 01/05/2013 12:11 PM

Pernyataan hak penguasaan negara atas sumber daya alam dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menandakan dua pernyataan politik penting terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pertama, bahwa negara memiliki peran luas di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, kedaulatan negara terhadap kekayaan sumber daya. Keduanya sejatinya adalah litmus test (pernyataan uji) untuk menilai kesesuaian…

Details

Nov52012

Kawula, Kaum Elit dan Legislasi

By PSHK 05/11/2012 2:42 PM

Ada dua undang-undang penting dan menarik yang baru saja disahkan pada 11 Juli 2006 lalu: RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Keduanya dipandang “revolusioner”. RUU Kewarganegaraan memberikan paradigma baru dalam masalah kewarganegaraan. Sementara RUU Pemerintahan Aceh memberikan cara berpikir “baru” mengenai konsep otonomi daerah. Namun yang luput dari pembahasan adalah mempersandingkan keduanya dari segi proses.…

Details