Kabar Kami - pshk.or.id

Putusan Laut Cina Selatan, PSHK: Jadi Yurisprudensi Bagi Indonesia

Berita, PSHK dalam BeritaBy M. Faiz Aziz 20/07/2016 4:13 PM

Terlebih jika wilayah di sekitar Kepulauan Natuna disengketakan negara lain. Putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration/PCA) dalam menyelesaikan kasus Filipina-Cina di Laut Cina Selatan turut disambut baik oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Alasannya, putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Indonesia dalam menghadapi sengketa serupa. “Putusan tersebut jadi yurisprudensi, pegangan Indonesia…

Details

Perppu untuk Hukuman Kebiri Dinilai Tidak Tepat

Berita, PSHK dalam BeritaBy Fajri Nursyamsi 17/05/2016 10:45 AM

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bukan pilihan yang tepat. Selain dinilai melanggar hak asasi manusia, pengaturan sanksi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai tak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual…

Details

Mei172016

Pertegas Sanksi Politik Uang

Berita, PSHK dalam BeritaBy Mulki Shader 25/04/2016 2:02 PM

Dua isu utama yang selalu menjadi cela berulang dalam pemilu, yaitu mahar politik dan politik uang. UU Pilkada memang telah mengatur parpol tidak boleh menerima imbalan apa pun berkaitan pencalonan sesuai Pasal 47, tapi pasal itu masih sekadar formalitas karena tidak ada penindakan dan regulasi yang jelas. Peneliti ICW Almas Sjafrina mencontohkan, dalam catatan ICW,…

Details

Apr252016

DPR Dinilai Masih Gagap dalam Tentukan Materi Perundang-undangan

Berita, PSHK dalam BeritaBy Ronald Rofiandri 31/03/2016 12:22 PM

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, menilai DPR masih gagap dalam mengatur materi mana yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Menurut Ronald, dalam daftar prioritas program legislasi nasional 2015-2019 terdapat beberapa materi yang diusulkan oleh DPR yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam level UU. “DPR terlalu memaksakan suatu materi…

Details

Mar312016

KY Diminta Tidak Pasif Seleksi Calon Hakim Agung

Berita, PSHK dalam BeritaBy Miko Susanto Ginting 30/03/2016 11:30 AM

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim…

Details

Mar302016

PSHK: Pemerintah Perlu Buat Regulasi Khusus Taksi “Online”

Berita, PSHK dalam BeritaBy M. Faiz Aziz 25/03/2016 11:26 PM

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Faiz Aziz menuturkan, untuk jangka panjang, banyak hal yang perlu diatur terkait moda transportasi online. Pertama, kata Aziz, karena mengunakan aplikasi internet, maka melibatkan transaksi e-commerce. Penting bagi perusahaan taksi online untuk membentuk suatu badan hukum sehingga pengemudi dan konsumen dapat terlindungi.…

Details

Mar252016

Cegah Monopoli, Pemerintah Diminta Segera Atur Transportasi Berbasis Aplikasi

Berita, PSHK dalam BeritaBy M. Faiz Aziz 24/03/2016 5:29 PM

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Muhammad Faiz Aziz, menyayangkan terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh supir taksi konvensional yang melarang beroperasinya perusahaan jasa angkutan berbasis online. Menurut Faiz, pemerintah harus segera mengambil tindakan dengan membuat regulasi yang dapat mengikat perusahaan aplikasi transportasi, penyedia jasa angkutan berbasis aplikasi, dan konsumen. Langkah…

Details

Mar242016

Polemik Taksi “Online”, Antara Kebutuhan Perut dan Tuntutan Perubahan

Berita, PSHK dalam BeritaBy M. Faiz Aziz 24/03/2016 5:13 PM

JAKARTA, KOMPAS.com – Ribuan sopir taksi konvensional yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) dan Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK-MPAU) melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut penutupan perusahaan penyedia jasa transportasi online yang masih bebas beroperasi. Para sopir juga meminta Kemenkominfo untuk membekukan operasi perusahaan angkutan yang menggunakan kendaraan…

Details

Mar242016

Ricuh DPD: Antara Rendahnya Kinerja dan Perebutan Fasilitas Jabatan

Berita, PSHK dalam BeritaBy Bivitri Susanti 19/03/2016 10:25 AM

JAKARTA, Kompas.com – Kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) lalu, mendapat kritik pedas dari berbagai pihak. Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang sebenarnya tidak berpengauh pada peningkatan kinerja DPD. Pengamat hukum tata negara dari Pusat…

Details

Mar192016