“Pelimpahan kasus BG ke kepolisian sarat dengan konflik kepentingan. Dengan dilimpahkannya kasus BG dari KPK kepada Kejaksaan lalu Kepolisian, maka keberlanjutan pengusutan kasus tersebut semakin diragukan,”
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menilai keputusan Kejaksaan melimpahkan kasus itu ke Bareskrim karena lembaga tersebut tidak berani menangani sendiri kasus ini. “Itu menunjukkan Kejaksaan tidak bernyali,” kata dia.
“Presiden Joko Widodo bertanggungjawab terhadap pembenahan dan reformasi kepolisian. Reformasi Kepolisian akan berhasil dengan dimulai dari memilih pimpinan yang tidak diragukan integritasnya,”
Presiden Joko Widodo juga sepatutnya tidak mengangkat Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Wakapolri maupun jabatan-jabatan lainnya. Pengangkatan Komjen (Pol) Budi Gunawan yang proses hukumnya masih berjalan untuk menduduki jabatan publik bertentangan dengan moralitas hukum.
Latar belakang Baseline Survey adalah melakukan benchmarking atau standarisasi kualitas pelayanan di pengadilan Indonesia. Setelah disahkannya SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, kebutuhan untuk mengetahui standar itu telah terpenuhi atau belum menjadi semakin krusial.
Bisa dibayangkan, jika sekitar 3 juta orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya menemui pengalaman buruk di Pengadilan, setidaknya terdapat 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas.
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mendorong setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah (termasuk lembaga penegak hukum) untuk melakukan penganggaran dengan mekanisme Performance-Based Budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Ketersediaan data kinerja lembaga, termasuk di dalamnya berupa statistik, menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendukung perencanaan dan penganggaran lembaga yang bersangkutan dalam rangka pembangunan nasional. Apalagi, setiap…
Sejak diterbitkannya Buku Statistik Penegakan Hukum 2007 dan 2008 pada 2010 lalu, belum diketahui bagaimana pengaruh atau dampak penerbitan buku itu dalam mendorong pemanfaatan data statistik oleh lembaga penegakan hukum dalam pengambilan kebijakan yang berbasis evidence dan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan pemanfaatannya.
Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hokum Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang…