Yearly Archives: 2017

You are here:

Home
2017

Mei102017

Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen untuk Usut Kasus Novel Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen untuk Usut Kasus Novel

Berita, PSHK dalam BeritaBy Miko Susanto Ginting

Satu bulan berlalu, polisi belum juga menangkap pelaku di balik peristiwa penyerangan air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan pada Selasa (11/4) Sejumlah LSM anti korupsi antara lain Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Amnesty International Indonesia, meminta Presiden Jokowi menerbitkan keputusan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus…

Read article

Mei82017

PSHK Menjadi Pembicara Pada Forum Pre-Sesi Universal Periodic Review

Aktivitas, BeritaBy Miko Susanto Ginting

Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme evaluasi terkait situasi hak asasi manusia di suatu negara oleh negara-negara lain. Forum ini dilakukan secara berkala dalam skema Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UPR berdiri melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/251 pada 15 Maret 2006 yang memberikan mandat kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan…

Read article

Mei52017

Mengacaukan proses penegakan hukum

BlogBy Bivitri Susanti

Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…

Read article

Refleksi Satu Tahun Keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Peluncuran LAWmotion #24 – Disabilitas sebagai Isu Multisektor

Publikasi, Siaran PersBy PSHK

Genap satu tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, berbagai upaya implementasi masih parsial dilakukan dan belum semua pihak terkait dilibatkan. Sebagai contoh, upaya pembentukan peraturan pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas baru ditindak lanjut oleh Kementerian Sosial saja, padahal masih ada 6 Peraturan Pemerintah lain yang harus dibentuk, yang seharusnya menjadi inisiatif dari…

Read article