Yearly Archives: 2017

You are here:

Home
2017

Agu312017

Diskusi Publik “Mengurai Penilaian Kinerja Pengadilan di Indonesia”

Penilaian kinerja pengadilan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di pengadilan. Saat ini, terdapat beberapa bentuk penilaian, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), audit reguler oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), serta akreditasi penjaminan mutu pengadilan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA. Untuk…

Read article

Agu282017

Badilum: Butuh Sinergi Internal Wujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum). Tim akreditasi internal ini dibentuk untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indoensia sesuai standar sertifikasi ISO:2015. Selain itu, ikut dikuatkan dengan penerapan International Framework for Court Excellent (IFCE), Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar…

Read article

Agu282017

MA Kebut Akreditasi demi Masyarakat

PSHK dalam BeritaBy PSHK

SISTEM peradilan di Indonesia masih perlu dibenahi. Hal itu mengacu pada masih banyak pengadilan di Indonesia yang belum disertifikasi. Hingga saat ini baru 24 pengadilan tinggi dan 185 pengadilan negeri yang terakreditasi. Ketua Tim Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Wahyudin mengatakan, selama dua tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sertifikasi terhadap 30 pengadilan tinggi dan 352 pengadilan…

Read article

Agu232017

Pembahasan Diserahkan ke Komisi II DPR

Berita, PSHK dalam BeritaBy PSHK

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Komisi II DPR. Hanya saja, untuk membahasnya, Komisi II masih menunggu surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR. “Badan Musyawarah DPR sudah sepakat pembahasan Perppu Ormas diserahkan ke Komisi II DPR. Jadi, tidak ada pembentukan panitia khusus,…

Read article