Apr132021

Urgensi mewujudkan Badan Riset Nasional (BRIN) – impian lama koordinasi riset yang nasibnya terkatung-katung

By Admin13/04/2021 2:31 PM

Kemelut pembentukan Badan Riset Nasional (BRIN) – lembaga yang direncanakan akan mengkoordinasi pelaksanaan riset di Indonesia – kembali hangat diperbincangkan. Keberadaaan BRIN diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Meski ada wacana kuat dari pemerintah untuk menjadikannya lembaga otonom – yang juga ditandai dengan keputusan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam…

Details

Mar172021

Ironi Penyederhanaan Regulasi di Cipta Kerja

By Admin17/03/2021 4:51 PM

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden. Jumlah ini masih berpotensi meningkat, mengingat terdapat lebih dari 450 ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan adanya peraturan delegasi. Fakta ini bertentangan dengan misi penyederhanaan regulasi yang digaungkan pemerintah sejak menggagas rancangan…

Details

Digital literacy and the future of Indonesia’s banking industry.

By Admin11/02/2021 2:48 PM

Indonesia is projected to be a global hub of economic activity by 2030. Indonesia’s young and industrious generations will be the foundation of one of the fastest growing economies in the world. ASEAN’s seventh package of commitments on financial services, ratified by Indonesia in 2020 through Law No. 13/2020, will allow for independent negotiations between…

Details

Pelindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015

By Admin11/02/2021 12:31 PM

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah berlangsung sejak tahun 2015. Sepanjang penyelenggaraan Pilkada tersebut tidak luput dari sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara, terutama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pada sisi pengawasan, persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu berkaitan dengan Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan berupa praktik politik uang, laporan dana kampanye, netralitas…

Details

Feb102021

Ancaman Demokrasi dari Somasi Gubernur Kalimantan Selatan

By Admin10/02/2021 6:10 PM

Di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan, kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengeluarkan somasi atas unggahan foto ataupun video yang berhubungan dengan banjir tersebut. Dia mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke polisi menggunakan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Somasi itu mendapat respons dari banyak…

Details

Jan52021

Sengkarut Hukum Pembubaran Ormas

By Admin05/01/2021 12:29 PM

Untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum, kejaksaan perlu memohon pembubaran ke pengadilan. Sementara untuk membubarkan Ormas, cukup sepihak dengan keputusan menteri. Kenapa?   Untuk memahami terbitnya Keputusan Bersama (SKB) yang melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), tentu tidaklah cukup dengan melihatnya dari kacamata teknis hukum an sich.…

Details

Nov262020

Perlu Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk Menerapkan Metode Omnibus Law

By Admin26/11/2020 7:09 AM

DPR dan Presiden mengusulkan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ke dalam prioritas 2021. RUU tersebut akan disusun dengan menggunakan pendekatan omnibus law. Selain itu, terdapat satu RUU dalam prioritas 2021 yang juga disebutkan akan disusun menggunakan pendekatan omnibus law yakni RUU Ibukota Negara. Terkait dengan penggunaan pendekatan omnibus law dalam menyusun kedua RUU dalam…

Details

Nov212020

Prioritas RUU 2021 Harus Fokus pada Pemulihan Dampak Pandemi

By Admin21/11/2020 5:47 AM

Penyusunan prioritas legislasi tahunan untuk 2021 seharusnya bercermin pada capaian kinerja legislasi sebelumnya. Pada 2020, DPR menetapkan 37 RUU menjadi prioritas tahunan. Sampai dengan November 2020, DPR hanya dapat mengesahkan 13 RUU. Sayangnya dari jumlah tersebut hanya ada tiga RUU yang merupakan RUU yang masuk dalam prioritas tahunan. Yaitu UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU…

Details

Okt272020

Gerakan Hukum setelah Cipta Kerja

By Admin27/10/2020 1:22 PM

  Tujuan akhir Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seolah-olah memberikan justifikasi terhadap prosedur pembentukan hukum yang minim partisipasi publik. Apakah pengabaian ini punya ruang dalam negara hukum? Sejauh mana sirkus kelahiran undang-undang berbentuk omnibus law ini bisa diterima untuk mewujudkan negara hukum? Gerakan untuk mewujudkan negara hukum di Indonesia pernah disampaikan oleh Dan S. Lev…

Details