Setelah mundur dari kursi Ketua DPR, Setya Novanto ditempakan Partai Golkar duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Partai pimpinan Aburizal Bakrie itu seakan tak mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa Setya Novanto. Mestinya, Setya Novanto diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), bukan sebaliknya diberikan jabatan prestisius di fraksi. Demikian sekelumit intisari dalam diskusi di…
DetailsJakarta, HanTer – Wakil Ketua Komisi V DPR,Yudi Widiana Adia menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang U No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sebab, katanya, revisi UU LLAJ ini untuk memberikan kepastian hukum bagi gojek, grabbike dan transportasi umum berbasis aplikasi lainnya. “Ada kekosongan aturan soal goJek, grabbike dan kendaraan umum…
DetailsJakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memprotes keras masuknya revisi UU KPK ke dalam prolegnas. Koalisi juga mengkritik Taufiequrrachman Ruki selaku Plt Ketua KPK yang turut mendukung dilakukannya revisi. Koalisi yang terdiri ICW, YLBHI dan PSHK itu lantas mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.45 WIB, Rabu (16/12/2015).…
DetailsAtas semua kontribusi yang telah diberikan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengadakan malam apresiasi terhadap alumni dan semua yang telah berkontribusi terhadap kemajuan FHUI. Malam apresiasi tesebut kali pertama dilakukan oleh FHUI. Sedikitnya, terdapat 26 pihak yang mendapatkan apresiasi dari FHUI. “Kami ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang tidak terputus-putusnya. Ini baru pertama kali dilakukan…
DetailsInstitusi penegak hukum dapat bergerak tanpa menunggu hasil proses etik di MKD Persidangan tertutup dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto atau lebih dikenal ‘papa minta saham’ mendapat penilaian negatif. Soalnya harapan publik agar persidangan dapat terbuka ternyata kandas. Persidangan tertutup MKD itu dinilai meragukan.…
DetailsJakarta, GATRAnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak transparan dan akuntabel dalam menyidangkan kasus pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), dalam skandal “papa minta saham Freeport”. Peneliti dari PSHK Miko Susanto Ginting, di Jakarta, Rabu (9/12), menegaskan, MKD menggelar sidang teradu Setnov secara…
DetailsJakarta – Pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto dianggap tidak transparan dan cenderung penuh dengan kepentingan politik kerena dilakukan secara tertutup. Kasus Novanto didesak untuk diusut tuntas secara hukum tanpa menunggu proses MKD selesai. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR-RI Setya Novanto sejak awal sudah beririsan dengan dugaan pelanggaran hukum.…
DetailsJAKARTA – Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), semakin hari kian mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Novanto sebagai teradu secara tertutup, dianggap sebagai bukti bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto sejak awal sudah…
DetailsJAKARTA, (PRLM).- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemeriksaan etik terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, oleh Mahkamah Kehormatan Dewan semakin hari semakin mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Setya Novanto sebagai teradu secara tertutup menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang…
Details
