Rabu, 25 November 2015 | www.beritasatu.com Jakarta – Proses pengelolaan pelanggaran lalu lintas (lalin) di Pengadilan Negeri (PN) masih menjadi masalah di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Banyaknya berkas pelanggar lalu lintas yang masuk ke PN membuat pelayanan sidang pelanggar lalin menjadi tidak maksimal dan cenderung asal-asalan. Tidak heran, di hampir sebagian PN, marak bermunculan…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.suararakyatindonesia.org Suara Rakyat Indonesia – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa mengatakan, sistem tilang online seharusnya diberlakukan untuk mengganti fungsi persidangan perkara tersebut di pengadilan. Dia melihat, perkara tilang telah menguras tenaga pengadilan karena jumlah perkara yang bisa mencapai tiga juta. Bahkan, Harifin menambahkan, persidangan kasus tilang bisa mencapai…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.hukumonline.com Permasalahan penanganan dan pengelolaan tilang dinilai masih ‘berantakan’. Padahal, berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Tahun 2014, perkara terbesar di pengadilan tingkat pertama justru berasal dari perkara pidana cepat, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.226.102 perkara (95,42%) dari total keseluruhan perkara pidana 3.334.226 perkara. Sayangnya,…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.geotimes.co.id Pengelolaan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang didesak untuk segera dibenahi. Pasalnya, sekarang ini proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas kerap tidak efektif. Akibatnya, banyak kerugian yang ditimbulkan, baik oleh masyarakat atau pelaku yang terkena tilang maupun institusi penegak hukumnya sendiri. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.antaranews.com Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa (kanan) bersama Mantan Komisioner KPK Chandra M. Hamzah menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggaran oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) di Jakarta, Rabu (25/11). Diskusi itu membahas penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh pengadilan negeri. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) ============================================================================ Sumber…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.tribunnews.com TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sidang tilang adalah sidang yang jumlahnya paling banyak ditangani pengadilan, yakni mencapai 3,2 juta per tahunnya. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, jumlah tersebut jauh lebih banyak dari sidang pidana umum yang hanya mencapai sekitar 100 ribu per tahun. Dalam diskusi “Pemanganan Perkara Tilang…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.detik.com Jakarta – Sidang tilang memang tidak ada habisnya bila diulas. Publik sudah men-judge bahwa peradilan tilang di Indonesia rentan dengan korupsi. Mulai dari menjamurnya calo hingga tidak jelasnya aturan denda bagi pelanggar lalu-lintas. Bicara soal sidang tilang, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, punya analisis tentang mengapa calo…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.detik.com Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) 2009-2012 Harifin Tumpa pernah punya rencana untuk membuat sidang tilang di Indonesia tidak semrawut. Tapi sayangnya rencana itu terhalang anggaran. “Saya dulu pas jadi Ketua MA pernah menyarankan agar sidang tilang itu digelar di luar jam kerja,” ucap Harifin dalam diskusi di Warung…
DetailsRabu, 25 November 2015 | www.koran-sindo.com JAKARTA – Penanganan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) mengakibatkan pelayanan publik pengadilan negeri (PN) di seluruh Indonesia terbengkalai. Hal ini merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) selamalebihdari duatahun di 13 kota/…
Details
