Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya
Morbi eu enim ac risus varius porta ac nec dui. Praesent eleifend, ipsum et bibendum lobortis, ex nulla laoreet!
SIARAN PERS POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS “SAHKAN PP IMPLEMENTASI UU PENYANDANG DISABILITAS, SEGERA!”
Nam id sem quis mauris porttitor conse quat id vitae dolor. Phasellus ligula velit molestie rhoncus ullamcorper mauris ultricies mi at pharetra.
Pernyataan Pers Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Terkait Masa Kerja Hakim Konstitusi
Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH…
Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Atas Pengusulan Kembali Setya Novanto Sebagai Ketua DPR
Setya Novanto (kembali) Menjadi Ketua DPR, Moralitas dan Wibawa DPR Terancam Merosot Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Partai tersebut mengusulkan kembali Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menggantikan Ade Komaruddin. Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi usulan tersebut. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal…
Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Reformasi Tilang
Reformasi Tilang Demi Meningkatkan Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan wacana reformasi hukum dengan fokus pada pemberantasan pungutan liar (Pungli) sebagai tahapan awal. Hal ini baik meskipun tidak cukup hanya sampai disini. Pemberantasan Pungli hanya bagian kecil saja dari keseluruhan reformasi hukum yang kompleks. Salah satu fokus penting dan masih dalam koridor…
LAWmotion #22: DISABILITAS, BAGIAN DARI KERAGAMAN
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan. Sekarang, tinggal bagaimana kita memastikan UU itu bisa diterapkan dengan baik. Salah satunya, kita perlu meninggalkan istilah “cacat” yang selama ini biasa digunakan dan menggantinya dengan “disabilitas”. Jika istilah “cacat” langsung menganggap orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap sebagai orang yang tidak normal atau memiliki…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016
3 PRIORITAS DPR PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2015-2016 Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, DPR dihadapkan pada tiga prioritas agenda. Ketiga prioritas itu, yakni evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, tindak lanjut temuan BPK, dan tindak lanjut usul pemberhentian Wakil Ketua DPR yang diajukan oleh Fraksi PKS. EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS 2016…
Bongkar Mafia Peradilan
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) tentu saja acuh terhadap rentetan kasus korupsi belakangan yang terjadi di sektor peradilan. KPP menanggapinya dengan mengadakan konferensi pers bertajuk “Bongkar Mafia Peradilan” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kasus korupsi di arena yudikatif memang bukan barang baru. Setidaknya, ada 35 kasus yang dilampirkan dalam lembaran siaran pers yang…
LAWmotion #21: Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claims Courts)
Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari utang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Belum lagi keluhan terhadap praktik hukum acara perdata membuat masyarakat enggan…