Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan. Sekarang, tinggal bagaimana kita memastikan UU itu bisa diterapkan dengan baik. Salah satunya, kita perlu meninggalkan istilah “cacat” yang selama ini biasa digunakan dan menggantinya dengan “disabilitas”. Jika istilah “cacat” langsung menganggap orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap sebagai orang yang tidak normal atau memiliki…
3 PRIORITAS DPR PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2015-2016 Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, DPR dihadapkan pada tiga prioritas agenda. Ketiga prioritas itu, yakni evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, tindak lanjut temuan BPK, dan tindak lanjut usul pemberhentian Wakil Ketua DPR yang diajukan oleh Fraksi PKS. EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS 2016…
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) tentu saja acuh terhadap rentetan kasus korupsi belakangan yang terjadi di sektor peradilan. KPP menanggapinya dengan mengadakan konferensi pers bertajuk “Bongkar Mafia Peradilan” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kasus korupsi di arena yudikatif memang bukan barang baru. Setidaknya, ada 35 kasus yang dilampirkan dalam lembaran siaran pers yang…
Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari utang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Belum lagi keluhan terhadap praktik hukum acara perdata membuat masyarakat enggan…
Terorisme merupakan tindakan sekelompok kecil pengecut yang menebar ketakutan dan rasa tidak aman. Pelaku terorisme adalah orang-orang berwawasan sempit sehingga bertindak di luar hukum menimbulkan kerusakan dan membunuh orang-orang tak berdosa. Mereka dibuai dengan nalar yang keliru dan disesatkan pemahamannya untuk mengobarkan kebencian. Untuk itu, kami atas nama segenap masyarakat sipil Indonesia lintas agama dan kepercayaan menyatakan…
“Pemerintah Harus Perkuat Kerangka Hukum Ekonomi Kreatif” Munculnya surat yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Kapolri perihal kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran telah menimbulkan polemik. Meskipun surat itu telah dicabut setelah adanya desakan masyarakat, persoalan belum sepenuhnya selesai.…
Siaran Pers Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera “Penerima Beasiswa Munir Said Thalib Menjalani Proses Inaugurasi di Omah Munir” Dalam penerimaan mahasiswa baru program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada tahun akademik 2015-2016 ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (“Jentera”) menyelenggarakan program beasiswa Munir Said Thalib Scholarship. Kampus Jentera adalah sebuah sekolah tinggi hukum yang…
Pernyataan Pers “Pembenahan Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri Harus Segera Dilakukan” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung 25 November 2015 Tilang (perkara pelanggaran lalu lintas tertentu) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri. Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri…
