HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR: TIDAK ADA CALON YANG LAYAK! MA Harus Membenahi Sistem Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Proses seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk oleh MA dan diketuai oleh Artidjo Alkostar sudah berlangsung sejak 6 November 2015 kemarin dan menghasilkan 58 calon lewat tes…
Satu Tahun Jokowi dan Masa Depan KPK Sudah genap 1 (satu) minggu sejak Kabinet Kerja Jokowi-JK berumur 1 (satu) tahun, dan dalam masa satu tahun tersebut, belum banyak perubahan yang terjadi dalam konteks pemberantasan korupsi, terutama penyelamatan KPK. Ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan terkait penyelamatan KPK yang menjadi catatan penting menurut Indonesia Corruption…
Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draft RUU Penyandang Disabilitas. Draft itu saat ini sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Walaupun mengalami kemajuan, tetapi proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Seharusnya RUU tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan…
“Jumlah Pendaftar Minim, Pansel ORI Harus Memperpanjang Waktu Pendaftaran” Pada 17 Februari 2016, masa jabatan Anggota (Komisioner) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode saat ini akan berakhir. Berdasarkan UU 37 Tahun 2008 tentang ORI, Anggota ORI akan dipilih melalui sepuluh tahapan dengan total waktu 189 hari kerja. Pada 27 Juli 2015, Presiden telah membentuk Panitia…
Memasuki masa sidang kedua, rakyat kembali terkejut ketika DPR menyetujui calon Kapolri Budi Gunawan (BG) yang diajukan Presiden meski dua hari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan BG sebagai tersangka kasus korupsi. Bagaimana mungkin DPR menyetujui calon Kapolri yang sudah jelas statusnya secara hukum dan dipertanyakan oleh rakyat?
Keberadaan RUU Penyandang Disabilitas adalah contoh RUU yang sudah disampaikan usulannya kepada DPR oleh berbagai kelompok yang menjadi pemangku kepentingan sehingga fraksi-fraksi dan Setjen DPR sangat berpeluang tidak memulainya lagi dari nol.
Untuk menjaga Advokat sebagai profesi yang mulia, penegakan kode etik secara adil dan akuntabel adalah kewajiban. Sistem pengawasan dan penegakan kode etik mesti dievaluasi dan dibenahi. Tanpa penegakan kode etik yang adil dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap profesi Advokat akan semakin tergerus.
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara debat ini. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi salah seorang panelis menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
