Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara debat ini. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi salah seorang panelis menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
Presiden Joko Widodo juga sepatutnya tidak mengangkat Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Wakapolri maupun jabatan-jabatan lainnya. Pengangkatan Komjen (Pol) Budi Gunawan yang proses hukumnya masih berjalan untuk menduduki jabatan publik bertentangan dengan moralitas hukum.
Aliansi KUHP menyarankan agar Pemerintah dan DPR terlebih dahulu menghapus pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi untuk diatur atau pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.
Beberapa keluhan masyarakat yang dapat diidentifikasi adalah keberadaan calo, suasana antrian yang kacau, dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai.
Dalam menolak pengaturan pilkada tidak langsung, Presiden seharusnya menggunakan mekanisme dan tata cara formal yang ada, bukan dengan cara beropini di media sosial sementara wakil resminya mendukung dua opsi yang ada di DPR.
AyoVote melalui Pangeran Siahaan menyebutkan, “penyebaran informasi lewat media audio visual jelas lebih efektif dibanding hanya sekadar teks statis saja”.
Dokumen visi-misi dan program mencerminkan indikasi keberpihakan dan prioritas kebijakan masing-masing pasangan. Penelahaan visi-misi bermanfaat bagi pemilih, sekaligus alat menguji realisasi janji politik tersebut nantinya dalam rencana kerja pemerintahan.
“Saat ini, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CRPD, tetapi Kemendikbud justru mengabaikannya. Perguruan tinggi punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa, tetapi yang dilakukan adalah membatasi hak-hak penyandang disabilitas,”
Siaran pers mengenai Temuan dan Catatan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Perubahan UU MD3) memaparkan kekhawatiran koalisi terhadap nasib RUU itu. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3, yang telah memberi judul siaran pers “Perluasan Wewenang VS Skala Transparansi dan Akuntabilitas Mengecil”. Kedua hal itu…
