Siaran Pers - pshk.or.id

Feb122014

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam Rangka Sidang Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan: UU Ormas Ancaman Kemerdekataan Berserikat dan Pers

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 12 Februari 2014

“UU ORMAS 17/2013 ini berbahaya dan sangat anti demokrasi, bukan hanya dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil secara umum juga sangat merugikan dan berbahaya buat organisasi media, pers, wartawan, dan jurnalis. Organisasiorganisasi ini dapat diklasifikasikan sebagai organisasi bermasalah dan melanggar undangundang karena pemberitaan, artikel, informasinya seringkali menyebarkan ideologi lain yang kadangkala memang tidak sesuai dengan Pancasila. Tugas wartawan dan media adalah menyajikan informasi yang lengkap dari berbagai macam sudut pandang, termasuk pandangan dan ajaran yang dapat saja bertentangan dengan Pancasila, agar pembaca dapat memperoleh gambaran dan informasi yang komprehensif dan bermanfaat buat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.”Amir Efendi Siregar, Ahli dari Pemohon Uji Materi UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Jan302014

Siaran Pers Tim Kuasa Hukum Kebebasan Berserikat pada Sidang Perdana Permohonan Uji Materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 30 Januari 2014

JAKARTA, 27 Januari 2014 – Para Pemohon pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) hadiri Sidang Perdana Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Adapun para pemohon tersebut adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia…

Jan272014

Siaran Pers Komite Untuk Pembaruan Hukum Pidana (KUHAP): Hentikan Pembahasan Rancangan KUHAP Pada DPR Periode Ini

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 27 Januari 2014

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP), mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada periode DPR ini (2009-2014) sekaligus mendorong agar pembahasan dilakukan pada periode DPR mendatang (2014-2019). Perlu ditegaskan, sikap kami pada awalnya adalah mendorong pembahasan Rancangan KUHAP…

Okt212013

Siaran Pers Pengaturan Persyaratan Pemilihan dan Pengawasan Hakim Konstitusi Tidak Cukup Memenuhi Kategori Kegentingan Memaksa

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 21 Oktober 2013

Harus diakui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang memberikan hak bagi Presiden secara konstitusional untuk menerbitkan Perppu (Pasal 22), yaitu dalam konteks adanya ihwal kegentingan memaksa.

Okt172013

Mari Bekali Diri Soal Pemilu 2014

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 17 Oktober 2013

Tujuan kami sebenarnya sederhana; ingin menyebarkan informasi mengenai berbagai aspek yang akan dijumpai dalam Pemilu tahun depan. Sebelum dating ke TPS untuk melaksanakan hak pilih, kita harus mempersiapkan diri dan memiliki informasi yang cukup mengenai calon yang akan dipilih. Karena tetes tinta mereka kelak akan berdampak pada hidup kita.

Siaran Pers Koalisi Pemantau Peradilan: Di Ambang Ketidakpastian Hukum, DPR Harus Segera Uji Kelayakan Calon Hakim Agung

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 19 Juli 2013

Komisi III DPR RI berniat menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 12 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Alasannya, KY tidak memenuhi permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan 5 orang hakim agung, yang berarti KY harus mengajukan 15 calon hakim agung ke DPR (3 kali jumlah lowongan). DPR bersikap hanya…

Press Release: Pecat Birokrat “Pembangkang”!

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 9 Juli 2013

Drama “pembangkangan” birokrat Kesekjenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terjadi pada tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2014 adalah kabar yang cukup mengejutkan. Peristiwa ini menunjukan buruknya relasi antara komisioner KPU yang dipilih dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan birokrasi kesekjenan KPU di satu sisi. Di sisi yang lain, menunjukan lemahnya institusi KPU dalam penyelenggaraan pemilu secara…

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Seleksi Ketua Mahkamah Konstitusi

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 2 April 2013

Besok, 3 April 2013, Mahkamah Konstitusi akan memilih Ketua. Pemilihan Ketua MK hanyalah sebuah peristiwa hukum dan politik yang biasa. Namun, karena jabatan yang akan diisi oleh lembaga negara yang merupakan anak kandung reformasi dan mempunyai peran yang penting dalam tegakknya konstitusi, maka pemilihan tersebut menjadi peristiwa politik dan hukum yang luar biasa. Oleh karena…