Siaran Pers - pshk.or.id

PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK) RANCU NOMENKLATUR, PENELITIAN MUNDUR

Siaran PersBy PSHK 7 Februari 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian, yang menjadi perhatian publik baru-baru ini, secara resmi dicabut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Namun, pernyataan Mendagri dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (http://www.kemendagri.go.id/news/2018/02/06/permendagri-tentang-skp-dibatalkan-kembali-ke-aturan-lama), bahwa Permendagri tersebut “pada prinsipnya dibatalkan dan kembali ke peraturan lama” untuk kemudian “diupdate dan…

Feb12018

SIARAN PERS: JANGAN PAKSAKAN PENGESAHAN RUU KUHP

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 1 Februari 2018

Jakarta (1/2/2018). Panitia Kerja DPR telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Saat ini, Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkroninasi (Timsin) sedang membahas untuk kemudian disahkan pada Rapat Paripurna DPR. PSHK memandang DPR maupun Pemerintah perlu menghentikan semua proses dan menunda pengesahan RUU KUHP karena memiliki tiga permasalahan mendasar. Pertama, penyusunan pasal-pasal dalam…

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

Siaran PersBy PSHK 18 Januari 2018

PILKADA SERENTAK 2018 DISKRIMINATIF: KPU MELARANG WARGA NEGARA DENGAN DISABILITAS MENJADI CALON GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Melalui Keputusannya, KPU memasukan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani…

Des202017

Golkar Bersih: Pilih Ketua DPR Bersih dan Tinggalkan Pansus Angket

Siaran PersBy Ronald Rofiandri 20 Desember 2017

Partai Golkar saat ini mencoba menyongsong era baru. Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartanto, tema baru #GolkarBersih dikibarkan. Tema ini sangat relevan dengan persolan-persoalan korupsi yang membelit kader Partai Golkar dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Dalam Catatan ICW (2017), selama 18 bulan Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar,…

Sep62017

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Ormas Tahun ke-III dan ke-IV

Siaran PersBy PSHK 6 September 2017

Sisi Problematika UU Ormas: Dari Intervensi Keabsahan Administrasi Hingga Politik Jalan Pintas Pembubaran Ormas Disiapkan

Jul252017

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB): Pemerintah (Masih) Memiliki Langkah yang Adil dan Obyektif, Bukan Menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Siaran PersBy PSHK 25 Juli 2017

Jul252017

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas: Perppu Ormas Ancaman Bagi Demokrasi dan Negara Hukum

Siaran PersBy PSHK 25 Juli 2017

Jul252017

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk DPRD DKI Jakarta yang Berintegritas: Mempertanyakan Skema Dukungan Keahlian Bagi DPRD DKI Jakarta

Siaran PersBy PSHK 25 Juli 2017

Refleksi Satu Tahun Keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Peluncuran LAWmotion #24 – Disabilitas sebagai Isu Multisektor

Publikasi, Siaran PersBy PSHK 28 April 2017

Genap satu tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, berbagai upaya implementasi masih parsial dilakukan dan belum semua pihak terkait dilibatkan. Sebagai contoh, upaya pembentukan peraturan pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas baru ditindak lanjut oleh Kementerian Sosial saja, padahal masih ada 6 Peraturan Pemerintah lain yang harus dibentuk, yang seharusnya menjadi inisiatif dari…