Catatan Akhir Tahun 2019 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Berbagai dinamika terjadi sepanjang 2019, tidak terkecuali dalam bidang hukum dan kebijakan. Kegagalan partai politik melahirkan parlemen yang mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, pembentukan undang-undang yang tidak partisipatif dan tidak terarah, wacana amendemen konstitusi, peradilan yang membaik dalam akses…
Jakarta. (26/11/2019). Agenda reformasi regulasi di Indonesia sudah mendesak. Jumlah regulasi yang terus bertambah secara signifikan diperburuk oleh substansi yang saling bertentangan. Salah satu penyebabnya, berbagai regulasi cenderung dibentuk secara sektoral melalui prosedur yang minim partisipasi masyarakat dan lemah dalam koordinasi antar-kementerian/lembaga. Dari aspek proses, semakin terlihat kebutuhan pembenahan tata kelola regulasi mulai dari tahap…
Jakarta (30/10/2019). Legislasi pada masa kepemimpinan Jokowi periode I meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah. Substansi yang tumpang tindih, jumlah yang menggunung, menurunnya tingkat partisipasi publik, sampai janji reformasi kelembagaan yang tak kunjung terealisasi menjadi sejumlah catatan merah raport legislasi Presiden Jokowi di Periode I. Pekerjaan rumah itu harus terselesaikan di periode II dengan kabinet baru. Namun…
JAKARTA, 23/10/19 – Pidato pelantikan Presiden Joko Widodo hari Minggu (20/10) lalu serta komposisi kabinet yang diumumkan Rabu (23/10) ini menunjukkan bahwa agenda pemerintahan yang utama adalah untuk mengundang investasi. Arah kebijakan yang ramah terhadap investasi tentu perlu didukung dengan prasyarat adanya visi yang kuat dalam aspek penegakan hukum, antikorupsi, hak asasi manusia, dan kelestarian…
Siaran Pers PSHK Merespon Situasi Terkini Pemberantasan Korupsi Kondisi Pemberantasan Korupsi mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yang sejak awal sudah bermasalah. Ada tiga aspek yang mendasari kebuntuan terjadi, yaitu Pertama, pernyataan Pimpinan KPK menegaskan bahwa KPK tidak…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia terkait Usul Inisiatif RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR resmi mengesahkan RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah. Pengesahan itu melanggar hukum…
Siaran Pers PSHK Terkait Gagasan Pembentukan Lembaga Perundang-Undangan Rencana pembentukan lembaga yang fokus kepada fungsi peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus mengusung gagasan ini dari mulai kampanye pada Pemilu 2019, sampai kepada rencana kelembagaan yang akan dipimpinnya pada periode 2019-2024. Tentu gagasannya bukan hanya perihal ada atau tidak ada lembaga…
Jakarta (17/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato tahunan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). PSHK menyoroti 3 aspek dalam bidang hukum, yaitu reformasi regulasi, agenda legislasi pemerintah, dan penegakan hukum. Dari 3 aspek tersebut, hanya aspek reformasi regulasi yang memiliki pencapaian positif meskipun tidak maksimal. Sementara dalam aspek penegakan hukum, kinerja pemerintah amat…
Upaya menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam UUD 1945 hangat diperbincangkan sejumlah elite politik. Upaya semakin menguat ketika gagasan dikemas sedemikian rupa atas nama amendemen UUD 1945, sekaligus menumpang pada proses politik pengisian jabatan Ketua MPR periode 2019-2024. Gagasan membangkitkan GBHN seolah-olah adalah demi kepastian dan keberlanjutan agenda pembangunan. Namun, apabila kita melihat…
