Memasuki akhir tahun 2018 ini, DPR baru menyelesaikan 4 (empat) RUU dari 50 (lima puluh) yang ditetapkan dalam prioritas tahunan 2018. Kondisi sama terjadi pada 2017, dari 50 (lima puluh) RUU Prioritas Tahunan hanya 6 (enam) RUU yang ditetapkan DPR pada 2017. Alih-alih mengurangi prioritasnya pada 2019 yang merupakan tahun politik, DPR tetap menetapkan jumlah…
PERNYATAAN SIKAP PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): Putusan Pengadilan Negeri Medan untuk kasus Meilana yang didakwa melanggar pasal 156A KUHP pada tanggal 21 Agustus lalu menimbulkan reaksi di publik. Sebagian mengorganisir dukungan terhadap Meiliana dengan membuat petisi agar Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim untuk kasus Meiliana serta meminta Polri untuk membuat perlindungan untuk…
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini;peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda…
Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), KKB menemukan permasalahan fundamental yaitu pendaftaran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hasil pemantauan KKB (2 Juli 2013 – 31 Januari 2018) menunjukkan bahwa dari sekitar 582 tindakan implementasi UU Ormas, terdapat 175 tindakan…
Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Pembahasan RKUHP Kemarin Presiden bertemu dengan Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pertemuan ini adalah pertemuan kedua dalam beberapa waktu belakangan terkait pembahasan KUHP setelah sebelumnya Presiden bertemu dengan beberapa ahli hukum. Pembaruan terhadap KUHP penting. Namun, dengan cara apa dan pengaturan akan seperti…
Pemerintah sudah berkomitmen untuk membentuk 7 PP sebagai bentuk implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun sampai saat ini belum ada satu pun PP yang disahkan, padahal UU telah memberikan batas pengesahan sampai April 2018. Bahkan ada dua Kementerian yang belum menyatakan kesanggupanya untuk menjadi inisiator pembentukan PP. Kondisi ini patut disayangkan…
“Kriminalisasi’ menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata “kriminalisasi’ terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Permasalahan kriminalisasi ini terletak pada perspektif penyusunan kebijakan dan…
Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa ada kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani UU MD3 sebagai wujud penolakannya, dan mendorong masyarakat sipil yang mempermasalakan pasal-pasal UU MD3 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tak bisa diterima dalam logika perundang-undangan. Pernyataan itu menunjukan sikap Pemerintah yang tidak ada itikad baik…
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian, yang menjadi perhatian publik baru-baru ini, secara resmi dicabut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Namun, pernyataan Mendagri dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (http://www.kemendagri.go.id/news/2018/02/06/permendagri-tentang-skp-dibatalkan-kembali-ke-aturan-lama), bahwa Permendagri tersebut “pada prinsipnya dibatalkan dan kembali ke peraturan lama” untuk kemudian “diupdate dan…
