Satu bulan berjalan di tahun 2021, tetapi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 belum disahkan sampai sekarang. Hal ini berdampak pada belum dapat terlaksananya kinerja legislasi DPR dan Pemerintah, padahal ada sejumlah RUU yang menjadi perhatian dan ditunggu-tunggu publik. Keterlambatan tersebut semakin memperpanjang catatan yang serupa di 2 tahun terakhir sejak tahun 2019 dan 2020. Secara…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan signifikansi ekonomi yang penting bagi masyarakat dan negara. Kontribusinya bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi protein hewani dan ketahanan pangan sangat signifikan, yaitu antara 25–65% berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO). Mengingat hal tersebut, serta adanya penangkapan…
Catatan Hukum Akhir Tahun 2020 Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat ada 6 isu hukum yang menggambarkan secara umum apa yang terjadi pada 2020. Keenam isu itu mencakup Legislasi, Penegakan Hukum, Peradilan, Anti-Korupsi, HAM dan Demokrasi, dan Tata Kelola Penanganan COVID 19. Catatan terhadap keenam isu…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terkait Pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Praktik buruk proses legislasi UU Cipta Kerja tidak berhenti pada saat persetujuan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR bulan lalu. Pada Senin, 2 November 2020 tengah malam, salinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Proses legislasi UU Cipta Kerja merupakan praktik buruk legislasi yang terus berulang setelah pengesahan UU Minerba, revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pengurangan 16 RUU, penambahan 3 RUU, dan penggantian 2 RUU dari target prioritas legislasi tahun 2020 oleh DPR dan Presiden di tengah tahun berjalan menegaskan kembali adanya permasalahan dalam perencanaan legislasi. Berbagai permasalahan terlihat jelas, mulai dari tidak realistisnya jumlah RUU yang menjadi prioritas setiap tahunnya,…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) JAKARTA, 29/6/2020 — Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu seolah-olah menunjukkan sikap tegas presiden kepada para menterinya terkait lambannya penanganan bencana non-alam Covid-19. Namun, dari sudut pandang hukum tata negara, kemarahan itu justru menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan presiden sebagai kepala…
Tuntutan minimal Jaksa kepada pelaku penyerangan Novel Baswedan telah mencederai rasa keadilan tidak hanya bagi Novel dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat. Tuntutan penjara 1 tahun tidak berdasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap, dan mengabaikan fakta motif terkait dengan ketidaksukaan terhadap Novel sebagai penyidik KPK yang membongkar kasus korupsi di institusi Kepolisian RI, dengan…
Siaran Pers Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas Pelaksanaan seleksi CPNS kembali berjalan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Kali ini praktik diskriminatif terjadi dengan dibatalkannya kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Alde Maulana dan Muhammad Baihaqi karena alasan disabilitas, setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan. Praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas menunjukan adanya…
