Siaran Pers - pshk.or.id

Okt42021

DPR dan Pemerintah Seharusnya Segera Sahkan Prolegnas 2022, Bukan Justru Menambah Beban Prolegnas 2021

Publikasi, Siaran PersBy Admin 4 Oktober 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Di saat Tahun 2021 hanya tersisa 3 (tiga) bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah justru memilih menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dari pada menyusun dan menetapkan Prolegnas 2022. Dalam perubahan Prolegnas yang dilakukan pada 30 September terebut, DPR bersama Pemerintah menyepakati penambahan…

Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar

Siaran PersBy Admin 12 Juli 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar JAKARTA, 11 JULI 2021 – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, pada Minggu, 11 Juli 2021, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Penjualan vaksin secara eceran itu dimungkinkan setelah Kementerian Kesehatan mengubah definisi Vaksinasi Gotong…

Jun282021

Amendemen Konstitusi Kala Pandemi: Minim Urgensi Darurat Partisipasi

Publikasi, Siaran PersBy Admin 28 Juni 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Setelah 20 tahun berlalu, usulan untuk kembali mengamendemen UUD 1945 kembali bergulir. MPR menggulirkan isu tersebut dan bahkan DPD dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amandemen UUD 1945. Gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 hadir seiring dengan mencuatnya isu mengenai MPR kembali berperan memilih Presiden, …

Jun252021

Jangan Tergesa, Pemerintah dan DPR Harus Tertib Prosedur dan Menguatkan Transparansi Serta Partisipasi Publik dalam Pembahasan RKUHP

Publikasi, Siaran PersBy Admin 25 Juni 2021

Dalam Rapat Kerja 9 Juni 2021, Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM sepakat untuk memasukan kembali RKUHP sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2021. Presiden Joko Widodo pada bulan September 2019, memerintahkan penundaan pengesahan RKUHP dalam rangka merespon penolakan publik dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Kesepakatan Komisi III dan Menhukham menimbulkan pertanyaan mengenai nasib pembahasan selanjutnya RKUHP …

Jun182021

Mendorong Online Dispute Resolution untuk Perluasan Akses Keadilan Bagi Konsumen

Publikasi, Siaran PersBy Admin 18 Juni 2021

Intensitas transaksi masyarakat Indonesia melalui platform digital menggunakan aplikasi di perangkat komputer (web-based application) dan telepon genggam (smartphone-based application) semakin tinggi sejak pandemi Covid-19. Kenaikan transaksi digital di Indonesia tercatat sebesar 49% atau senilai keseluruhan 30,31 miliar dolar AS per Januari 2021. Tingginya transaksi diiringi dengan tingginya potensi terjadinya sengketa, baik antara sesama pelaku usaha…

Jun172021

5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam RKUHP

Publikasi, Siaran PersBy Admin 17 Juni 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej kompak satu suara soal perumusan pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, dimasukkannya pasal penghinaan…

Mei172021

5 Cacat Hukum Penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan KPK: Merespon Pidato Presiden Joko Widodo atas 75 Pegawai KPK

Publikasi, Siaran PersBy Admin 17 Mei 2021

Adanya pernyataan Presiden Joko Widodo untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK tidak serta membuat permasalahan terang-benderang, karena masih terbuka peluang penonaktifan pegawai KPK dengan alasan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Seolah yang bermasalah adalah 75 pegawai KPK tersebut, sehingga perlu mendapatkan pendidikan lanjutan mengenai wawasan kebangsaaan. Padahal pada hakikatnya yang bermasalah adalah TWK itu…

Mei62021

Putusan Judicial Review UU KPK: Gagal Membuat KPK Bangkit

Siaran PersBy Admin 6 Mei 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Perjuangan publik dalam membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK (UU KPK) mendapati kekecewaan. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keseluruhan pengujian formil UU KPK dan hanya mengabulkan sebagian kecil materi yang diajukan. Tercatat, ada 7 (tujuh) permohonan yang diputus…

Mar102021

Menyambut Implementasi Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja: Penyederhanaan Regulasi yang Tidak Sederhana

Publikasi, Siaran PersBy Admin 10 Maret 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Awal Februari 2021, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan 49 peraturan pelaksana sebagai turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebanyak 45 di antaranya merupakan Peraturan Pemerintah (PP), sementara 4 lainnya adalah Peraturan Presiden (Perpres). Jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat UU Cipta Kerja mengamanatkan…