Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Presiden Joko Widodo hari ini, Jumat (24/4) menyatakan bahwa Pemerintah telah menyampaikan permintaan kepada DPR untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Hal itu sejalan dengan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (23/4) lalu yang meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menunda pembahasan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang langsung membentuk dan menyerahkan pembahasan RUU Cipta Kerja kepada Panitia Kerja (Panja) harus ditolak karena melanggar prosedur formal legislasi. Langkah itu merupakan penyimpangan dari prosedur pembentukan UU dalam Tata Tertib DPR, melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pada hari ini, Selasa 14 April 2020, DPR mengagendakan pelaksanaan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja. Agenda utama rapat ini adalah untuk menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja antara DPR dan Pemerintah. Langkah DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Cipta…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Menteri Kesehatan resmi mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19 pada Jumat 3 April 2020. Alih-alih mempercepat, justru peraturan tersebut malah menambah rentang birokrasi dan cenderung keluar dari mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun…
Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan. Perpu diterbitkan sebagai langkah kebijakan cepat pemerintah agar situasi resesi…
Lambatnya respon Pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan penanganan COVID 19 terus berlanjut. Setelah 2 hari lalu Presiden resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), kali ini kelambatan pun terjadi ketika Keputusan Menteri Kesehatan untuk menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR resmi menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III, 30 Maret 2020. Sidang itu digelar setelah diundur dari jadwal sebelumnya pada 23 Maret 2020. Pembukaan Masa Sidang III ini merupakan momentum penting DPR untuk menjalankan peran dalam penanganan COVID 19 di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Sidang Paripurna…
Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terkait Status Darurat Kesehatan Nasional Jakarta (29/3/2020). Hingga Sabtu (28/3), pemerintah telah mengumumkan total kasus positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia sudah lebih dari 1000 kasus yang tersebar di 28 provinsi dan lebih 100 orang dinyatakan meninggal dunia. Dengan angka ini, tingkat kematian atau case…
DPR HARUS TETAP MENJALANKAN PERANNYA DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DPR telah menimbulkan kegaduhan dengan keinginan mereka untuk melakukan pengetesan COVID-19 bagi diri sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, DPR juga resmi menunda Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPR, yang seharusnya dimulai pada 23 Maret 2020, menjadi 29 Maret 2020. Hal itu juga berarti memperpanjang masa…
