Siaran Pers - pshk.or.id

Feb92022

DPR Gagal Memahami Momentum Reformasi Regulasi dalam Proses Revisi UU 12/2011

Publikasi, Siaran PersBy Admin 9 Februari 2022

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mengebut proses revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Sayangnya, proses yang dijalankan terkesan hanya untuk memberikan dasar hukum penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Upaya pengaturan metode omnibus itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi…

Des292021

Capaian dan Partisipasi Publik Legislasi 2021: Nilai Merah Tidak Berubah

Publikasi, Siaran PersBy Admin 29 Desember 2021

Capaian kinerja legislasi pada 2021 masih jauh dari harapan. DPR bersama Pemerintah hanya mengesahkan 5 RUU dari 37 RUU yang ada dalam Prolegnas 2021. Persoalan capaian kinerja legislasi di tahun 2021 ini mengulang kejadian di tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah RUU yang disahkan sangat minim dibanding target yang dicanangkan. Pada 2015 DPR hanya mengesahkan 3…

Nov272021

Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja: Tafsir Baru yang Ambigu

Publikasi, Siaran PersBy Admin 27 November 2021

Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akhirnya diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja) yang dibacakan Kamis, 25 November 2021. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan Pemerintah harus memperbaikinya sesuai…

Nov182021

Perkuat Independensi dan Inklusifitas Kejaksaan dalam RUU Kejaksaan

Publikasi, Siaran PersBy Admin 18 November 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR dan Presiden saat ini sedang membahas RUU Perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan). RUU ini menjadi salah satu prioritas untuk disahkan pada 2021. Namun begitu terlihat masih banyak materi muatan dalam RUU Kejaksaan yang masih perlu untuk diubah, khususnya untuk…

Nov122021

Permendikbudristek Nomor 30/2021: Fokus pada Pelindungan Korban Kekerasan Seksual, Tidak Serta-Merta Melegalkan Zina

Publikasi, Siaran PersBy Admin 12 November 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi mengesahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 30/2021). Peraturan itu mendapat dukungan publik karena menjawab keresahan publik terkait dengan maraknya praktik kekerasan seksual, khususnya dalam lingkup perguruan tinggi. Di sisi lain, penolakan juga datang karena…

Okt42021

DPR dan Pemerintah Seharusnya Segera Sahkan Prolegnas 2022, Bukan Justru Menambah Beban Prolegnas 2021

Publikasi, Siaran PersBy Admin 4 Oktober 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Di saat Tahun 2021 hanya tersisa 3 (tiga) bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah justru memilih menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dari pada menyusun dan menetapkan Prolegnas 2022. Dalam perubahan Prolegnas yang dilakukan pada 30 September terebut, DPR bersama Pemerintah menyepakati penambahan…

Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar

Siaran PersBy Admin 12 Juli 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar JAKARTA, 11 JULI 2021 – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, pada Minggu, 11 Juli 2021, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Penjualan vaksin secara eceran itu dimungkinkan setelah Kementerian Kesehatan mengubah definisi Vaksinasi Gotong…

Jun282021

Amendemen Konstitusi Kala Pandemi: Minim Urgensi Darurat Partisipasi

Publikasi, Siaran PersBy Admin 28 Juni 2021

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Setelah 20 tahun berlalu, usulan untuk kembali mengamendemen UUD 1945 kembali bergulir. MPR menggulirkan isu tersebut dan bahkan DPD dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amandemen UUD 1945. Gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 hadir seiring dengan mencuatnya isu mengenai MPR kembali berperan memilih Presiden, …

Jun252021

Jangan Tergesa, Pemerintah dan DPR Harus Tertib Prosedur dan Menguatkan Transparansi Serta Partisipasi Publik dalam Pembahasan RKUHP

Publikasi, Siaran PersBy Admin 25 Juni 2021

Dalam Rapat Kerja 9 Juni 2021, Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM sepakat untuk memasukan kembali RKUHP sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2021. Presiden Joko Widodo pada bulan September 2019, memerintahkan penundaan pengesahan RKUHP dalam rangka merespon penolakan publik dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Kesepakatan Komisi III dan Menhukham menimbulkan pertanyaan mengenai nasib pembahasan selanjutnya RKUHP …