Siaran Pers - pshk.or.id

Des282018

Mengejar Ketertinggalan Pembenahan Hukum, Pemerintah Perlu Menetapkan Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Highlight, Penelitian, Publikasi, Reformasi Regulasi, Siaran PersBy Admin 28 Desember 2018

Catatan Akhir Tahun 2018 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bidang Regulasi dan Peradilan Berbagai peristiwa hukum penting selama 2018 memberikan catatan tentang belum adanya penegakan dan kebijakan pembenahan hukum yang memberi dampak signifikan dan berpihak pada masyarakat. Penegakan dan pembenahan hukum pada 2019 akan berada dalam situasi yang lebih berat. Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif…

Des282018

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat Tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UU Ormas Tahun ke-V (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018)

Highlight, Siaran PersBy Admin 28 Desember 2018

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB) Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas Contrarius Actus Temuan monitoring dan implementasi UU Ormas yang dilakukan KKB sejak 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) konteks penting yang memengaruhi pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia,…

Des32018

HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL HARUS DIJAMIN NEGARA

Siaran PersBy Admin 3 Desember 2018

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental, berdasarkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, adalah langkah yang tepat. Kebijakan itu merupakan bentuk nyata dari realisasi jaminan hak politik yang setara bagi setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam berbagai Undang-undang, termasuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang…

Nov282018

Tak Cukup Membentuk Lembaga, Pemerintah Harus Lakukan Pembenahan Menyeluruh

Siaran PersBy Admin 28 November 2018

Pemerintah berencana untuk membentuk lembaga khusus yang akan menangani peraturan perundang-undangan. Pembentukan lembaga ini untuk merespon berbagai permasalahan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang masih sering menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan baik di pusat maupun daerah. Sekreariat Kabinet telah menyelenggarakan seminar nasional membahas rencana ini, di Jakarta, 28/11/2018. Inisiatif pemerintah untuk menata ulang…

Nov272018

Selalu Gagal Penuhi Target, DPR Perlu Ubah Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Siaran PersBy Admin 27 November 2018

Memasuki akhir tahun 2018 ini, DPR baru menyelesaikan 4 (empat) RUU dari 50 (lima puluh) yang ditetapkan dalam prioritas tahunan 2018. Kondisi sama terjadi pada 2017, dari 50 (lima puluh) RUU Prioritas Tahunan hanya 6 (enam) RUU yang ditetapkan DPR pada 2017. Alih-alih mengurangi prioritasnya pada 2019 yang merupakan tahun politik, DPR tetap menetapkan jumlah…

Agu272018

Vonis Meiliana: Momentum Baru Pembenahan Total Rancangan KUHP

Siaran PersBy PSHK 27 Agustus 2018

PERNYATAAN SIKAP PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): Putusan Pengadilan Negeri Medan untuk kasus Meilana yang didakwa melanggar pasal 156A KUHP pada tanggal 21 Agustus lalu menimbulkan reaksi di publik. Sebagian mengorganisir dukungan terhadap Meiliana dengan membuat petisi agar Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim untuk kasus Meiliana serta meminta Polri untuk membuat perlindungan untuk…

Mei182018

SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat

Siaran PersBy PSHK 18 Mei 2018

Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini;peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda…

Apr52018

Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

Siaran Pers, UncategorizedBy PSHK 5 April 2018

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), KKB menemukan permasalahan fundamental yaitu pendaftaran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hasil pemantauan KKB (2 Juli 2013 – 31 Januari 2018) menunjukkan bahwa dari sekitar 582 tindakan implementasi UU Ormas, terdapat 175 tindakan…

Pemerintah Terkena Beban Berat Jika RKUHP Disahkan

Siaran PersBy Miko Susanto Ginting 12 Maret 2018

Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Pembahasan RKUHP Kemarin Presiden bertemu dengan Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pertemuan ini adalah pertemuan kedua dalam beberapa waktu belakangan terkait pembahasan KUHP setelah sebelumnya Presiden bertemu dengan beberapa ahli hukum. Pembaruan terhadap KUHP penting. Namun, dengan cara apa dan pengaturan akan seperti…