Siaran Pers - pshk.or.id

Agu292025

Brutalisme Polisi Semakin Ancam Ruang Kebebasan Berpendapat Masyarakat

Publikasi, Siaran PersBy Admin 29/08/2025 11:25 AM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera Tindakan represif dan brutalisme aparat kepolisian selama aksi demonstrasi pada 25 hingga 28 Agustus 2025 merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap ruang berpendapat masyarakat di muka umum. Padahal, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tersebut merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa…

Agu222025

DPR Harus Ulangi Proses Pemilihan Karena Hakim Konstitusi Bukan Perpanjangan Tangan DPR

Publikasi, Siaran PersBy Admin 22/08/2025 1:25 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan pemilihan hakim konstitusi tanpa transparansi dan partisipasi publik. Pada Rabu, 20 Agustus 2025, DPR melakukan fit and proper test terhadap calon tunggal hakim konstitusi dan langsung menyetujui calon yang bersangkutan sebagai hakim konstitusi. Calon terpilih adalah Ketua Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR…

Agu182025

GembiraFest 2025: Partisipasi dan Ekspresi Kreatif Orang Muda Surakarta

Aktivitas, Publikasi, Siaran PersBy Admin 18/08/2025 6:45 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan GembiraFest 2025 pada Sabtu, 16 Agustus 2025, di Lokananta Bloc, Surakarta, Jawa Tengah. Festival yang rutin diselenggarakan PSHK sejak 2023 ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di luar kota Jakarta. GembiraFest, atau Festival Generasi Muda Berani Bersuara merupakan inisiatif PSHK untuk mengajak orang muda membincangkan isu-isu kebebasan sipil.…

Agu32025

Abolisi dan Amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Mengancam Konsistensi Penegakan Hukum

Publikasi, Siaran PersBy Admin 03/08/2025 9:01 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemberian abolisi kepada Tom Lembong (TL) dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto (HK) oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang berpotensi melemahkan konsistensi penegakan hukum di Indonesia, kendati memiliki dasar konstitusional. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan abolisi dan amnesti dengan mempertimbangkan…

Apr302025

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) “Dalih Transparansi Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil: Ancaman Baru Kebebasan Berserikat di Indonesia”

Publikasi, Siaran PersBy Admin 30/04/2025 5:00 PM

Jakarta, 26 April 2025 Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Hal ini didorong oleh banyaknya kasus organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bertindak di luar batas, termasuk melakukan intimidasi, pemerasan, dan kekerasan. Tito menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat, terutama dalam transparansi keuangan OMS, untuk mencegah…

Mar202025

Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Proses Pembentukan RUU Revisi UU TNI

Publikasi, Siaran PersBy Admin 20/03/2025 9:40 AM

Dok: detik.com Sebagai respons terhadap dinamika pembentukan RUU Revisi UU TNI yang sudah keluar dari bingkai cita-cita reformasi, ketentuan konstitusi, dan prosedur legislasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memberikan catatan kritis terkait proses pembentukan RUU Revisi UU TNI. Catatan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, karena apapun hasil dari Rapat…

Mar172025

Pembahasan RUU Revisi UU TNI Sudah Bermasalah Sejak Awal: Hentikan Sekarang Juga

Publikasi, Siaran PersBy Admin 17/03/2025 2:48 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pembahasan RUU Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU Revisi UU TNI) harus segera dihentikan, karena sudah melanggar prosedur pembentukan Undang-Undang. Pelanggaran yang dimaksud adalah RUU Revisi UU TNI tidak sah menjadi RUU prioritas 2025. Hal itu berakibat secara hukum bahwa pembahasan…

Jan172025

RUU Kepemiluan: Lebih Tepat Menggunakan Metode Kodifikasi dengan Pembahasan Secara Transparan dan Partisipatif

Publikasi, Siaran PersBy Admin 17/01/2025 12:01 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) DPR berencana mulai menyiapkan RUU kepemiluan pada masa sidang pertama di tahun 2025, yang akan mulai diselenggarakan pada 21 Januari 2025. Beredar kabar bahwa RUU kepemiluan akan dibuat dengan metode omnibus. Rencana itu perlu dikritisi karena metode omnibus bukan tanpa catatan, bahkan produk UU omnibus sudah ada…

Agu222024

Membajak Demokrasi Secara Paripurna: Ugal-Ugalan Tanpa Batas di Pilkada 2024

Publikasi, Siaran PersBy Admin 22/08/2024 11:36 AM

Presiden dan DPR kembali melakukan pembajakan demokrasi dengan membahas Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dalam waktu yang sangat singkat dan tergesa-gesa untuk mengesampingkan dua putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas partai politik untuk mengusung calon kepala daerah dan titik penghitungan syarat usia calon kepala daerah. Presiden dan…