Kualitas Kinerja Legislasi 2015: Dari Ketidakpatuhan Terhadap Syarat Prosedur Hingga Absennya Politik Legislasi
Ketika mengevaluasi kinerja legislasi dari aspek kuantitas, kita akan mendapatkan fakta yang sama dari tahun ke tahun, bahkan DPR antar periode. Ukuran yang digunakan adalah capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan, baik untuk prioritas tahunan maupun lima tahunan. Persoalan capaian Prolegnas yang rendah sebenarnya bukan hanya terjadi pada periode…
PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi
JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. “PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…
Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal
Keuangan atau pasar modal syariah merupakan diantara ujung tombak perekonomian yang berkembang pesat selama dua dekade terakhir di Indonesia. Pertama kali muncul pada 1991 melalui kehadiran Bank Muamalat yang diikuti oleh munculnya produk reksa dana syariah pada tahun 1997 oleh PT Danareksa Investment Management, keuangan atau pasar modal syariah menjadi andalan sektor jasa keuangan disamping…