JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…
Study by The Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), The Policy Lab The University of Melbourne and Knowledge Sector Initiative (KSI). Public policymaking is widely understood as a structured and logical process of problem solving led by the government. But is there really a ‘policy cycle’ in practice? In the context of Indonesia’s…
Study by The Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), The Policy Lab The University of Melbourne and Knowledge Sector Initiative (KSI). Public policymaking is widely understood as a structured and logical process of problem solving led by the government. But is there really a ‘policy cycle’ in practice? In the context of Indonesia’s…
PEMERINTAH akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Mengingkari pernyataan sebelumnya untuk menempuh jalur peradilan, pemerintah malah mengambiljalan pintas, atas alasan kegentingan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti…
