LRWD Edition 23 : July 2013
Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform
Siaran Pers Koalisi Pemantau Peradilan: Di Ambang Ketidakpastian Hukum, DPR Harus Segera Uji Kelayakan Calon Hakim Agung
Komisi III DPR RI berniat menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 12 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Alasannya, KY tidak memenuhi permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan 5 orang hakim agung, yang berarti KY harus mengajukan 15 calon hakim agung ke DPR (3 kali jumlah lowongan). DPR bersikap hanya…
DetailsKajian Kerangka Hukum Lembaga Penegakan Hukum
Pelbagai permasalahan terkait dengan lembaga penegak hukum masih terjadi hingga saat ini. Hal itu terlihat dengan masih adanya ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam pengaturan kelembagaan di tingkat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PSHK melakukan kajian mengenai kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Kajian itu menghasilkan pemetaan terhadap pengaturan dan kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Laporan kajian…
DetailsRevisi Manual Hakim PHI
Revisi manual pelatihan hakim PHI ini merupakan program lanjutan dari program pembuatan manual hakim PHI sebelumnya, yang terselenggara pada tahun 2011. Manual Pelatihan ini akan digunakan bagi hakim-hakim PHI di seluruh Indonesia. Target dari kegiatan ini adalah untuk menyusun sebuah pendekatan belajar bagi hakim PHI yang sistematis dan terpadu, yang selama ini pelatihan hakim PHI…
DetailsPenyusunan Standarisasi Administrasi Pengadilan Tipikor
Dilatarbelakangi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dimana aturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi karena harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Selang tiga tahun setelah putusan MK lahirlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang…
DetailsLegal Option for SMK’s Teaching Industry
Program ini merupakan program berseri yang dilasankakan antara GIZ dengan PSHK. Tujuan program ini adalah untuk mencari pilihan hukum yang tersedia bagi unit pemerintah (SMK Negeri) untuk mendapatkan pengelolaan mandiri terhadap pelaksanaan Unit Produksi. Salah satu pembelajaran yang di dapat ialah kegiatan ini memberikan pengelaman dan penetahuan bagi peneliti terhadap hukum keuangan negara dan daerah…
DetailsPenyusunan Profil KPK di Beberapa Negara
Program ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memperkaya wacana tentang pelbagai aspek kelembagaan sebuah lembaga anti-korupsi. Penyajian profil yang komprehensif dari beberapa lembaga anti-korupsi di dunia dapat menjadi salah satu cara untuk memperkaya wacana itu. Untuk itu, program ini akan menghasilkan sebuah buku profil, yang terdiri atas dua muatan substansi: 1) Profil 22 lembaga anti-korupsi…
DetailsPress Release: Pecat Birokrat “Pembangkang”!
Drama “pembangkangan” birokrat Kesekjenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terjadi pada tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2014 adalah kabar yang cukup mengejutkan. Peristiwa ini menunjukan buruknya relasi antara komisioner KPU yang dipilih dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan birokrasi kesekjenan KPU di satu sisi. Di sisi yang lain, menunjukan lemahnya institusi KPU dalam penyelenggaraan pemilu secara…
Details
LRWD Edition 22: June 2013
Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform Unduh Dokumen LRWD_2013_22_Juni File size: 498 KB Downloads: 1811
Details