Pedoman ini disusun untuk membantu penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Diharapkan kedepan, penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan media maupun instrumen/produk pasar modal menjadi lebih optimal. Dari sisi sektor pasar modal, penegakan hukum yang adil dan tegas…
DetailsSalah satu tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum khususnya praktik penegakan hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur yang mengkaji konsep-konsep hukum tertentu secara mendalam. Penafsiran atas konsep-konsep hukum pun seringkali tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari segi ilmiah maupun yuridis. Akibatnya, muncul inkonsistensi dalam penegakan hukum karena penafsiran atas konsep-konsep hukum diserahkan…
DetailsCatatan Akhir Tahun 2018 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bidang Regulasi dan Peradilan Berbagai peristiwa hukum penting selama 2018 memberikan catatan tentang belum adanya penegakan dan kebijakan pembenahan hukum yang memberi dampak signifikan dan berpihak pada masyarakat. Penegakan dan pembenahan hukum pada 2019 akan berada dalam situasi yang lebih berat. Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif…
DetailsUnduh Dokumen Lap KKB Monev UU Ormas Tahun ke-V 27Des18 File size: 1 MB Downloads: 8763
DetailsUnduh Dokumen Ringkasan Eksekutif Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-3 dan ke-4_Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) File size: 221 KB Downloads: 951
DetailsUnduh Dokumen Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-IV_Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) (2) File size: 824 KB Downloads: 6660
DetailsUnduh Dokumen Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun III – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) (2) File size: 669 KB Downloads: 1428
DetailsStudy by The Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), The Policy Lab The University of Melbourne and Knowledge Sector Initiative (KSI). Public policymaking is widely understood as a structured and logical process of problem solving led by the government. But is there really a ‘policy cycle’ in practice? In the context of Indonesia’s…
DetailsSaat ini, banyak indikator digunakan untuk penilaian kinerja pengadilan. Misalnya, hasil audit Badan Pengawasan Mahkamah Agung, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Kemenpan RB, ataupun melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sementara itu, konsorsium beberapa negara menyusun sebuah kerangka berupa International Framework for Court Excellence (IFCE) demi tercapainya pengadilan yang…
Details
