Mar202025

Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Proses Pembentukan RUU Revisi UU TNI

Publikasi, Siaran PersBy Admin20/03/2025 9:40 AM

Dok: detik.com Sebagai respons terhadap dinamika pembentukan RUU Revisi UU TNI yang sudah keluar dari bingkai cita-cita reformasi, ketentuan konstitusi, dan prosedur legislasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memberikan catatan kritis terkait proses pembentukan RUU Revisi UU TNI. Catatan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, karena apapun hasil dari Rapat…

Mar172025

Pembahasan RUU Revisi UU TNI Sudah Bermasalah Sejak Awal: Hentikan Sekarang Juga

Publikasi, Siaran PersBy Admin17/03/2025 2:48 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pembahasan RUU Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU Revisi UU TNI) harus segera dihentikan, karena sudah melanggar prosedur pembentukan Undang-Undang. Pelanggaran yang dimaksud adalah RUU Revisi UU TNI tidak sah menjadi RUU prioritas 2025. Hal itu berakibat secara hukum bahwa pembahasan…

Jan172025

RUU Kepemiluan: Lebih Tepat Menggunakan Metode Kodifikasi dengan Pembahasan Secara Transparan dan Partisipatif

Publikasi, Siaran PersBy Admin17/01/2025 12:01 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) DPR berencana mulai menyiapkan RUU kepemiluan pada masa sidang pertama di tahun 2025, yang akan mulai diselenggarakan pada 21 Januari 2025. Beredar kabar bahwa RUU kepemiluan akan dibuat dengan metode omnibus. Rencana itu perlu dikritisi karena metode omnibus bukan tanpa catatan, bahkan produk UU omnibus sudah ada…

Agu222024

Membajak Demokrasi Secara Paripurna: Ugal-Ugalan Tanpa Batas di Pilkada 2024

Publikasi, Siaran PersBy Admin22/08/2024 11:36 AM

            Presiden dan DPR kembali melakukan pembajakan demokrasi dengan membahas Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dalam waktu yang sangat singkat dan tergesa-gesa untuk mengesampingkan dua putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas partai politik untuk mengusung calon kepala daerah dan titik penghitungan syarat usia calon kepala daerah. Presiden dan…

Jun142024

Tolak RUU POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga “Superbody”, dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental

Publikasi, Siaran PersBy Admin14/06/2024 9:30 PM

  Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform For Police) Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“RUU Polri”) sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5). Berdasarkan rancangan (draft) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal…

Jun32024

Mahkamah Agung “Melegalkan” Dinasti Politik Jokowi-Prabowo

Publikasi, Siaran PersBy Admin03/06/2024 5:46 AM

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan ini berpotensi menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo. Melalui putusan uji materi Nomor 23 P/HUM/2024, usia seorang individu untuk menjabat kepala daerah dihitung pada tahapan pelantikan, bukan pada tahapan pendaftaran pasangan calon. Itu mengubah pemaknaan atas bunyi Pasal 4…

Mei152024

Stop Upaya Melumpuhkan Mahkamah Konstitusi

Publikasi, Siaran PersBy Admin15/05/2024 12:26 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR dan Presiden kembali berupaya melumpuhkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) dalam Pembicaraan Tingkat I pada Senin, 13 Mei 2024. Pembahasan selanjutnya akan masuk ke Pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna. Perubahan Keempat UU…

Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta: Jangan Mereduksi Demokrasi dan Tak Perlu Terburu-Buru

Publikasi, Siaran PersBy Admin18/03/2024 2:06 PM

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR RI tengah melakukan pembahasan terhadap RUU Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai konsekuensi dari disahkannya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) yang memindahkan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser. Pada pembukaan masa persidangan IV 2023-2024 tanggal 5 Maret 2024, Badan…

Pembukaan Masa Persidangan DPR: Segera Ajukan Hak Angket, Jangan Jadi Pengalihan Isu Strategis Lain

Publikasi, Siaran PersBy Admin08/03/2024 11:51 AM

DPR resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 melalui Rapat Paripurna 5 Maret 2024. Masa Persidangan IV ini akan diselenggarakan dalam satu bulan ke depan, sampai 4 April 2024. Setelahnya DPR akan kembali menjalani masa reses sampai 13 Mei 2024. Masa persidangan ini menjadi lebih dinamis karena menjadi masa persidangan yang pertama setelah pemungutan…