Pada 29 Agustus—16 September 2016, Rizky Argama—peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—mengikuti pelatihan hukum bidang pengendalian tembakau di Melbourne, Australia. Pelatihan itu diselenggarakan oleh McCabe Centre for Law and Cancer dan diikuti oleh 18 orang peserta yang mewakili 12 negara. Melalui pelatihan tersebut, Gama menceritakan, peserta dibekali pengetahuan mengenai kaitan hukum dan kebijakan…
Temuan Masyarakat sepertinya tidak akan lagi leluasa melewati lobi Gedung Nusantara I dan Gedung DPD. Begitu pula mengawasi secara langsung dan kasat mata kinerja maupun pilihan politik anggota DPR/DPD dalam ruang-ruang pengambilan keputusan tidak makin mudah. Melalui pemberlakuan zona tertentu, pergerakan di dua area tersebut yang selama ini cukup bebas dan sering dimanfaatkan untuk berinteraksi…
Methodological Issues of Long Term Research on the Nagari in West Sumatra oleh Prof. em. Dr. Keebet von Benda-Beckmann dari Department Law and Anthropology, Max Planck Institute for Social Anthropology. Rabu, 28 September 2016 Pukul 14.00-16.00 Kampus Jentera Puri Imperium Office Plaza UG 15 Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta 12980 Konfirmasi: Anggi (021) 83701809 / 0857-2483-5370 anggi.arwini@35.247.152.239…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting menilai bahwa wacana tentang biaya sosial bagi terpidana korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Sebab, wacana tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam menindak korupsi. Selain itu, kata Miko, hingga kini belum ada aturan yang ada selama ini…
