Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan International Development Law Organization (IDLO) Rule of Law Program Indonesia menyelenggarakan kegiatan “Bikin Undang-Undang Harus Ngundang-Ngundang” pada Rabu (30/10/2019 di Jakarta. Kegiatan tersebut berisi siaran pers, diskusi publik, Stand Up Commedy, dan musik akustik. Acara dimulai dengan siaran pers berjudul 5 Langkah Presiden Jokowi Membangun Pondasi…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Bikin Undang-Undang Harus Ngundang-Ngundang pada Rabu, 30 Oktober 2019 pukul 12.00-18.30 di Oeang, M Bloc Space (Jln. Panglima Polim Raya No. 37, Jakarta Selatan). Tempat terbatas. Ayo segera daftarkan dirimu ke Anggi (085724835370). Acara gratis dan terbuka untuk umum. Talkshow Sesi I : “Regulasi yang Membahagiakan” Pembicara…
DetailsPembentukan regulasi selama era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai cenderung tidak terkendali, salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan jumlah regulasi yang signifikan dibandingkan periode 2000–2015. Padahal, reformasi regulasi menjadi salah satu agenda prioritas yang dijanjikan Jokowi pada masa kampanye. Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan indonesia (PSHK) Gita Putri Damayana dalam diskusi…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesiaan Gugatan Sederhana, bertempat di Hotel Aryaduta, Gambir, Pusat, pada Selasa (27/8/2019) di Jakarta. Sosialisasi ini dilakukan atas kerja sama PSHK dengan Lembaga Kajian dan Advokasi…
Details#MenujuDisabilitasMerdeka Penyandang Disabilitas adalah bagian dari warga negara Indonesia yang punya hak yang sama dalam berekspresi dan mengemukakan pendapatnya. Masih maraknya ketidakadilan dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas, baik berupa perlakuan atau kebijakan, mendorong penyandang disabilitas harus bergerak memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Tiga tahun pengesahan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum…
Details66 siswa dan mahasiswa disabilitas netra terancam drop out dan dipaksa keluar dari asrama Wyata Guna Bandung melalui perlakuan kurang baik. Mereka merupakan anak asuh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) Kementerian Sosial RI. Petugas sosial mendatangi orang tua wali ke rumah-rumah yang tersebar di berbagai kota di Jawa Barat agar segera menjemput…
DetailsPeneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) yang berjudul Disability Inclusion Training pada Selasa (30/7/2019). Kegiatan itu merupakan bentuk peningkatan kapasitas internal dari Rumah KitaB, yang banyak melakukan penelitian dan pendampingan masyarakat di akar rumput. Dalam pelatihan tersebut, Fajri…
DetailsPergantian kepengurusan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) telah dilaksanakan pada Sabtu (27/7) lalu. Direktur Eksekutif PSHK periode 2015-2019 M. Nur Sholikin secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Gita Putri Damayana. Gita, yang sebelumnya menjabat Direktur Publikasi, telah bergabung di PSHK sejak 1999. Dalam kurun waktu dua dekade karirnya sebagai peneliti, ragam topik…
DetailsJakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memenuhi undangan Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (2/7/2019). Hadir mewakili PSHK Direktur Eksekutif PSHK, M. Nur Sholikin serta dua orang peneliti PSHK, Agil Oktaryal dan Antoni Putra. Sebagaimana diketahui, Pansel KPK sedang mencari lima figur…
Details
