Aktivitas

Jul52023

Diskusi dan Peluncuran Buku Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan oleh Binziad Kadafi

AktivitasBy Admin05/07/2023 2:36 PM

Dalam diskusi dan peluncuran buku milik Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. ini, akan dibahas pelbagai persoalan Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia. PK seharusnya mengemban dua fungsi setara yaitu mengoreksi kesalahan dalam putusan final sekaligus menjaga finalitas putusan pengadilan. Padahal, dalam sistem PK yang kurang menghargai finalitas, putusan final yang bisa jadi sudah benar sekalipun dapat…

Details

Jul32023

Catatan ICSF 2023: Peran C20 dan Masa Depan Kebebasan Sipil

AktivitasBy Admin03/07/2023 5:14 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengelola diskusi panel bertema “Melindungi Ruang Sipil dan Toleransi di Tingkat Nasional: Pembelajaran dari Civil-20 (C20)” dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (14/6/2023) di Jakarta. ICSF adalah acara reguler yang mempertemukan aktivis masyarakat sipil di tingkat nasional dan lokal dengan perwakilan pemerintah untuk…

Details

Jun192023

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa: Bukti Komitmen Negara untuk Mengadopsi Hukum HAM internasional

AktivitasBy Admin19/06/2023 1:12 PM

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI terkait RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, di Gedung DPR RI, pada Senin (19/6/2023). Menurut Gama–begitu ia biasa disapa– komitmen politik untuk meratifikasi…

Details

Mei152023

Potensi Kolaborasi Pemantauan Parlemen dengan OMS di Asia

AktivitasBy Admin15/05/2023 11:24 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berjumpa secara daring dengan Asian Civil Society Research Network (ACSRN) dan Citizen Congress Watch (CCW) pada Rabu (10/5/2023). ACSRN adalah jejaring akademisi dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari wilayah Asia, Eropa, Australia dan Selandia Baru, serta Amerika Utara, yang berupaya meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antaranggota. Sementara itu,…

Details

Apr32023

Pergantian Direktur Eksekutif PSHK

AktivitasBy Admin03/04/2023 5:16 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kini memiliki Direktur Eksekutif yang baru untuk periode 2023-2026. Dalam acara serah terima jabatan yang dilaksanakan pada Senin (3/4/2023), Direktur Eksekutif PSHK periode 2019-2023, Gita Putri Damayana, secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Rizky Argama. Gama—begitu ia biasa disapa—bergabung dengan PSHK pada 2008. Sebelum menjadi Direktur Eksekutif,…

Details

Feb132023

RUU Perkumpulan Penting untuk Memberikan Pelindungan dan Kepastian Hukum

AktivitasBy Admin13/02/2023 2:54 PM

Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan (RUU Perkumpulan) merupakan salah satu RUU yang terdapat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada periode Prolegnas 2010-2014, RUU Perkumpulan merupakan RUU usulan Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2011, namun belum pernah dibahas. Sementara untuk Prolegnas periode 2015-2019, RUU Perkumpulan diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada…

Details

Feb32023

Daftarkan Komunitasmu Bergabung dalam Program Social Justice Leaders

AktivitasBy Admin03/02/2023 4:16 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Amnesty International Indonesia (AII) mengundang komunitas untuk bergabung dalam riset aksi partisipators bertajuk “Social Justice Leaders: Expanding Connections with Authoritative Voices” yang bertujuan mencetak tokoh-tokoh berpengaruh yang akan mendukung gagasan pelindungan kebebasan sipil dan terlibat dalam advokasi kebijakan. Siapa saja yang bisa ikut? Perwakilan dari…

Details

Feb32023

Mewujudkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

AktivitasBy Admin03/02/2023 2:40 PM

  Hambatan seorang penyandang disabilitas terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak mendukung untuk dirinya hidup secara mandiri. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana adalah dengan menerapkan kesetaraan pada proses dan juga hasil. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Mewujudkan Akomodasi yang Layak…

Details

Des212022

Melindungi Ruang, Menjaga Harapan

AktivitasBy Admin21/12/2022 3:30 PM

Diskusi & Peluncuran Laporan Studi Kerangka Hukum Pelindungan Civic Space di Indonesia Ruang gerak masyarakat sipil yang vibrant dibutuhkan agar warga mampu memberdayakan dirinya guna berkontribusi dalam upaya perubahan sosial, sekaligus terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan maupun tata kelola pemerintahan. Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan…

Details