Aktivitas

Sep282021

Diskusi Kelompok Terpumpun: Pengertian Kelompok Rentan Perlu Diperjelas

AktivitasBy Admin28 September 2021

Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Kamis (23/9/2021). Dalam diskusi kali ini, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari…

Details

Sep242021

Diskusi Kelompok Terpumpun: Memahami Efektivitas Pelindungan Kelompok Rentan

AktivitasBy Admin24 September 2021

Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (22/9/2021). Selama diskusi berlangsung, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari diskriminasi menjadi…

Details

Sep232021

RUU Penyiaran Harus Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

AktivitasBy Admin23 September 2021

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. RUU tersebut terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi yang aksesibel dan memperluas informasi…

Details

Sep212021

Mewujudkan Infrastruktur yang Ramah Disabilitas

AktivitasBy Admin21 September 2021

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan  33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hingga saat ini, draf RUU tentang Jalan dinilai belum memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Menurut Manajer Program & Koordinator Advokasi Sasana…

Details

Sep162021

RUU Penanggulangan Bencana Harus Memuat Kebutuhan Penyandang Disabilitas

AktivitasBy Admin16 September 2021

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RUU tersebut terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang paling terdampak ketika terjadi suatu…

Details

Sep142021

Pentingnya Pelindungan Data Pribadi bagi Penyandang Disabilitas

AktivitasBy Admin14 September 2021

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. RUU itu terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan aksesbilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan jaminan pelindungan data pribadinya, termasuk dalam melakukan input dan menggunakan data…

Details

Agu182021

Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga: Apa Dampaknya terhadap Reformasi Regulasi?

AktivitasBy Admin18 Agustus 2021

Presiden Joko Widodo belum lama ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres 68/2021). Dalam aturan yang berlaku mulai 6 Agustus 2021 itu, setiap rancangan regulasi yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga harus mendapat persetujuan lebih dulu dari presiden sebelum diberlakukan. Kriteria regulasi yang ke depannya wajib…

Details

Jul292021

Menyoroti Kinerja DPR Masa Pandemi

AktivitasBy Admin29 Juli 2021

Bersama pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimandatkan untuk mengawasi dan memastikan kinerja eksekutif sepenuhnya berfokus pada penanganan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, dibandingkan sorotan besar terhadap peran eksekutif, peran DPR masih luput dari radar. Legislator tenggelam dalam ingar bingar pemberitaan Covid-19 dan hanya sesekali muncul ke permukaan. Sepanjang 2020, target kinerja legislasi DPR…

Details

Jun302021

PSHK Menyelenggarakan Pelatihan Penelitian bagi Organisasi Penyandang Disabilitas

AktivitasBy Admin30 Juni 2021

Sydney Southeast Asia Centre (SSEAC) Sydney University Australia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Pelatihan Penelitian bagi Organisasi Penyandang Disabilitas secara daring. Pelatihan ini diadakan sepekan sekali selama dua jam sejak 24 Juni 2021 hingga 23 September 2021. Pada pertemuan pertama diadakan sesi orientasi yang dihadiri oleh Konsul Jenderal di…

Details