Aktivitas

Des182018

Peluncuran Buku Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

AktivitasBy Admin18/12/2018 3:13 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peluncuran buku Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pasar Modal pada Selasa (11/12). Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku pedoman tersebut oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada perwakilan dari aparat penegak hukum antara lain dari KPK,…

Details

Des182018

FGD: Background Study Reformasi Regulasi untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024

AktivitasBy Admin18/12/2018 2:16 PM

Persoalan tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Namun, sampai dengan saat ini permasalahan peraturan perundang-undangan masih menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas diselesaikan baik peraturan perundang-undangan di level pusat maupun di daerah. Permasalahan tersebut diakui oleh pemerintah saat ini, banyaknya regulasi dianggap menyebabkan…

Details

Des62018

Pengabaian Fakta Hukum dan Fakta Sosial oleh Bawaslu Dalam Memutus Sengketa Pelarangan Mantan Koruptor Menjadi Caleg

AktivitasBy Admin06/12/2018 7:03 PM

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. KNHTN-5 ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Dalam pelaksanaan KNHTN-5 yang diselenggarakan di Batusangkar tersebut, turut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Antoni Putra. Antoni hadir…

Details

Nov272018

Negara Harus Berperan dalam Menciptakan Lingkungan Kondusif bagi Masyarakat Sipil

AktivitasBy Admin27/11/2018 12:53 PM

Lingkungan kondusif bagi organisasi masyarakat sipil menjadi prasyarat utama dapat berjalannya pembangunan yang partisipatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lingkungan kondusif itu dapat terwujud setidaknya karena dua hal: pertama, ketika negara memberikan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan inovasi; kedua, apabila negara tidak menggunakan pendekatan kontrol politik-keamanan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Hal…

Details

Nov232018

Sinkronisasi Regulasi dengan Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional

AktivitasBy Admin23/11/2018 3:59 PM

Penyelenggaraan pembangunan tidak bisa berjalan tanpa arahan. Fungsi regulasi menjadi salah satu acuan berjalannya pembangunan tanpa mengesampingkan fungsi yang lain. Kini telah dikembangkan berbagai metode untuk menilai efektifitas peraturan perunang-undangan. Namun, penerapan berbagai instrument tersebut masih minim. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM., Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam diskusi sebagai…

Details

Nov102018

Mendorong Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Melalui Parpol

AktivitasBy Admin10/11/2018 2:11 PM

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. Pada KNHTN 5 kali ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Tema itu relevan dengan isu besar di Indonesia saat ini, yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada 2019.…

Details

Okt252018

Lokakarya Penyebarluasan dan Promosi Penggunaan Modul Restatement

AktivitasBy Admin25/10/2018 4:24 PM

Restatement adalah salah satu model penelitian yang dirancang untuk mampu menjangkau persoalan hukum dengan perspektif kebaruan. Sebagai sebuah model penelitian, restatement didesain untuk membongkar pewacanaan dan pembentukan hukum dari beberapa aspek, yaitu peraturan, putusan, dan literatur/doktrin. Dalam konteks Indonesia, hukum dibentuk melalui tiga hal itu, yaitu pembentuk peraturan, hakim dalam memutus kasus konkrit maupun memutus…

Details

Okt122018

Penataan Kelembagaan Untuk Mendorong Reformasi Regulasi di Indonesia

AktivitasBy Admin12/10/2018 5:27 AM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona H. Laoly dalam Seminar Pembangunan Hukum di Jakarta pada Oktober 2017 menyatakan bahwa kualitas regulasi saat ini masih rendah. Kualitas regulasi yang rendah tersebut ditandai dengan masih banyaknya tumpang tindih, ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaannya. Kualitas regulasi…

Details

Okt102018

Pemerintah Perlu Menata Ulang Lembaga yang Mengurus Perundang-undangan

AktivitasBy Admin10/10/2018 5:46 AM

Pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui perlu dikembangkan lebih luas. Hal ini untuk mendorong perbaikan sistem perundang-undangan Indonesia yang masih menyimpan banyak permasalahan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK dalam acara Diskusi Penyempurnaan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum untuk…

Details