Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang. Pada sesi pembukaan, Mulki…
DetailsUntuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang. Pada sesi pembukaan, Mulki…
DetailsPeneliti kami, Muhammad Faiz Aziz, menjadi narasumber dalam diskusi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (25/4). Dalam pemaparannya, Muhammad Faiz Aziz menyampaikan bahwa implementasi deregulasi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu deregulasi pada tahun 1983 (Penghapusan pagu kredit, suku bunga bebas, dan…
Details“Kemampuan menulis pustakawan menjadi perhatian Pustaka Kementerian Pertanian RI agar berbagai hasil penelitian yang sulit dipahami dapat dengan mudah dibaca masyarakat awam, khususnya para petani. Sayang sekali hasil penelitian yang bagus dan sudah didanai negara, tidak dimanfaatkan karena kesulitan membacanya,” Demikian ringkasan pendapat Gayatri K. Rana, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.…
DetailsMenjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…
DetailsSecara teoritik pembentukan kebijakan merupakan sebuah siklus (policy cycle) yang meliputi delapan tahapan. Namun dalam konteks Indonesia penggunaan istilah policy cycle kurang tepat. Pembentukan kebijakan di Indonesia lebih tepat menggambarkan sebuah proses, belum pasti sebuah siklus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin dalam acara seminar yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada…
DetailsSecara teoritik pembentukan kebijakan merupakan sebuah siklus (policy cycle) yang meliputi delapan tahapan. Namun dalam konteks Indonesia penggunaan istilah policy cycle kurang tepat. Pembentukan kebijakan di Indonesia lebih tepat menggambarkan sebuah proses, belum pasti sebuah siklus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin dalam acara seminar yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada…
DetailsSaat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK saat menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018. Acara tersebur…
DetailsMenjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…
Details
