Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan GembiraFest 2024 (Festival Generasi Muda Berani Bersuara) pada Sabtu (17/8/2024) di Creative Hall, M Bloc Space, Jakarta Selatan. GembiraFest 2024 adalah inisiatif PSHK dalam merespons menyempitnya situasi kebebasan sipil di Indonesia melalui pendekatan yang lebih populer. Dengan format acara festival, pembahasan soal isu kebebasan sipil diharapkan dapat…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan capacity building bagi komunitas yang tergabung dalam Program PRINSIP Indonesia: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam Kepemimpinan Indonesia Baru pada 13-14 Juni 2024 di Jakarta. Capacity building yang bertujuan untuk merawat dan memperkuat pelindungan hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat melalui kegiatan kolektif diikuti…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Town Hall Meeting I pada 26 April 2024 dan Town Hall Meeting II pada 17 Mei 2024. Town Hall Meeting ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh 10 komunitas yang terpilih mengikuti Program PRINSIP Indonesia: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan peluncuran policy paper dan diskusi bertajuk “Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia” pada Rabu (21/2/2024) di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam policy paper tersebut, PSHK menganalisis kerangka hukum dan implementasi hukum yang menjadi pemicu mundurnya demokrasi dan membuat posisi…
DetailsSepanjang 2023, DPR dan Presiden hanya berhasil mengesahkan 6 dari 39 RUU Prioritas. Dari jumlah tersebut, 27 RUU diketahui tanpa perkembangan dan 10 RUU masih dalam pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Capaian yang rendah pada 2023 juga tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), sepanjang 2020…
DetailsRuang gerak masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyempitan. Salah satu tanda penyempitan tersebut adalah maraknya berbagai serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM). Sepanjang Januari-Mei 2023, Amnesty International Indonesia mencatat adanya 127 serangan terhadap pembela HAM. Beberapa penyerangan tersebut diduga melibatkan aktor negara seperti tentara, polisi, dan pejabat pemerintah pusat dan daerah. Menurut…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan dari Perspektif Praktisi Hukum” pada Selasa (5/12/2023) di kampus Jentera. Diskusi ini membahas buku berjudul Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan yang ditulis oleh Anggota Komisi Yudisial RI…
DetailsThe Habibie Center berkolaborasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Reformasi Hukum untuk Memperluas Ruang Sipil” pada gelaran Habibie Democracy Forum 2023, Kamis lalu (16/11/2023) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut: Koordinator Penelitian Koalisi Seni Indonesia Ratri Ninditya, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, Direktur Eksekutif PSHK Rizky…
DetailsRancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) belum kunjung dibahas oleh DPR meskipun pemerintah telah mengirimkan surat presiden sejak 4 Mei 2023. RUU Perampasan Aset harus terus didorong untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan asset recovery. RUU Perampasan Aset akan mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari sembilan jenis…
Details
