Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan learning forum terkait regulasi dan implementasi sponsor fiskal di Indonesia. Forum pertama dilaksanakan pada 6 November 2025 secara daring, dengan peserta para lembaga sponsor fiskal dan organisasi penerima manfaat yang berasal dari Bali, Papua Barat Daya, dan Kalimantan Barat. Sementara forum kedua dilaksanakan pada 25 November 2025…
DetailsSiaran Pers PSHK Konferensi Nasional Kebebasan Sipil Tahun 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi Jakarta, 12 November 2025 – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) Tahun 2025 dengan tema “Memperluas Partisipasi, Melawan Represi” pada Selasa, 11 November 2025 di Jakarta. Konferensi berskala nasional…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang tergabung dalam Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada Senin, (29/09/2025) di Jakarta. PSHK yang diwakili Deputi Direktur Fajri Nursyamsi menyampaikan bahwa revisi KUHAP harus menempatkan penyandang disabilitas sebagai…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dari negara-negara di Asia mengikuti Asian Parliamentary Transparency Index Workshop yang diselenggarakan pada 18-19 September di Tokyo, Jepang. Pada kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama dan Peneliti Bugivia Maharani. Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian program keterbukaan parlemen yang diselenggarakan…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Hukumonline, melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes), dan didukung oleh British Embassy Jakarta, secara resmi meluncurkan Regulatory Framework System (RFS) untuk Regulasi Kesehatan pada Kamis (11/09/2025) di Jakarta. Acara bertajuk “Maintenance of the Regulatory Tools: Keeping It Up-to-Date” bertujuan untuk memperkenalkan sistem berbasis teknologi…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan GembiraFest 2025 pada Sabtu, 16 Agustus 2025, di Lokananta Bloc, Surakarta, Jawa Tengah. Festival yang rutin diselenggarakan PSHK sejak 2023 ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di luar kota Jakarta. GembiraFest, atau Festival Generasi Muda Berani Bersuara merupakan inisiatif PSHK untuk mengajak orang muda membincangkan isu-isu kebebasan sipil.…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar diskusi publik bertajuk “Strengthening the Southeast Asian Network to Promote Human Rights and Expansion of Civic Space” pada Jumat (25/07/2025). Diskusi ini bertujuan mendorong kolaborasi sekaligus memperkuat wacana mengenai kondisi ruang sipil yang semakin terancam di berbagai negara Asia Tenggara. Diskusi dibuka oleh Alviani Sabillah, peneliti PSHK, yang…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Capacity Building bertajuk “Resiliensi Masyarakat Sipil dalam Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil” bagi organisasi/komunitas orang muda yang bergerak pada sektor perubahan sosial di Kota Surakarta pada 11-13 Juli 2025. Kegiatan ini melibatkan 16 perwakilan dari organisasi/komunitas orang muda dari berbagai latar belakang isu untuk berbagi pengalaman dan…
DetailsDeputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi memberikan keterangan ahli untuk Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi pada Senin (14/7/2025). Proses pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dinilai cacat secara formil karena melanggar sejumlah prosedur tanpa…
Details
