Aktivitas

Jan72026

Reformasi Polri: Pembatasan Kewenangan dan Penguatan Pengawasan

AktivitasBy Admin07/01/2026 6:32 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Reformasi Kelembagaan Polri: Konsistensi Fungsi, Pembatasan Kewenangan, dan Penguatan Pengawasan Eksternal” pada Selasa (16/12/2025). Diskusi ini membahas bagaimana perluasan fungsi dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam 23 tahun terakhir yang telah melampaui mandat utamanya, sehingga berdampak pada terjadinya abuse of power dan impunitas…

Details

Jan52026

KUHAP Baru dan Ancaman Sentralisasi Kewenangan Penyidikan

AktivitasBy Admin05/01/2026 5:07 PM

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi publik Seri Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Pengebirian Kedudukan dan Kewenangan PPNS dan Penyidik Khusus dalam KUHAP Baru” pada Rabu (17/12/2025).  Pengajar STH Indonesia Jentera, Rifqi Sjarief Assegaf, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru…

Details

Jan52026

PSHK Luncurkan Catatan Legislasi 2025

AktivitasBy Admin05/01/2026 5:00 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi peluncuran Catatan Akhir Tahun Kinerja Legislasi 2025 pada Senin (22/12/2025). Diskusi itu memotret tahun pertama kinerja legislasi DPR dan Presiden periode 2024–2029. Peluncuran catatan akhir tahun PSHK tersebut diselenggarakan dalam rangkaian diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) yang bekerja sama dengan the Indonesia Project Australian National University.…

Details

Des292025

Catatan Akhir Tahun PSHK tentang Kinerja Legislasi Tahun 2025

AktivitasBy Admin29/12/2025 10:28 AM

Tahun pertama DPR dan Pemerintah periode 2024–2029 diharapkan menjadi momentum pembenahan legislasi. Namun sepanjang 2025, praktik pembentukan undang-undang justru kembali diwarnai persoalan lama: perencanaan Prolegnas yang bermasalah, perubahan prioritas di tengah jalan, rendahnya capaian legislasi, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik. Catatan Legislasi 2025 disusun untuk memotret secara kritis kinerja legislasi di tahun pertama periode…

Details

Des162025

Reformasi Kelembagaan Polri: Konsistensi Fungsi, Pembatasan Kewenangan, dan Penguatan Pengawasan Eksternal

AktivitasBy Admin16/12/2025 4:26 PM

Pasca Reformasi, Kepolisian RI diamanatkan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi salah satu dari badan-badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam 23 tahun terakhir, sejak disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terjadi perluasan fungsi…

Details

Des52025

PSHK Sampaikan Masukan dalam Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri

AktivitasBy Admin05/12/2025 9:01 PM

  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memenuhi undangan audiensi yang diselenggarakan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Selasa, 2 Desember 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara itu bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan reformasi Polri ke depan. Dalam forum tersebut, PSHK memaparkan temuan awal dari kajian…

Details

Des12025

Sponsor Fiskal di Indonesia: Pengalaman Pemangku Kepentingan

AktivitasBy Admin01/12/2025 9:15 AM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan learning forum terkait regulasi dan implementasi sponsor fiskal di Indonesia. Forum pertama dilaksanakan pada 6 November 2025 secara daring, dengan peserta para lembaga sponsor fiskal dan organisasi penerima manfaat yang berasal dari Bali, Papua Barat Daya, dan Kalimantan Barat. Sementara forum kedua dilaksanakan pada 25 November 2025…

Details

Nov122025

Konferensi Nasional Kebebasan Sipil Tahun 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi

AktivitasBy Admin12/11/2025 5:14 PM

Siaran Pers PSHK Konferensi Nasional Kebebasan Sipil Tahun 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi Jakarta, 12 November 2025 – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) Tahun 2025 dengan tema “Memperluas Partisipasi, Melawan Represi” pada Selasa, 11 November 2025 di Jakarta. Konferensi berskala nasional…

Details

Okt32025

PSHK Dorong Kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam Revisi KUHAP

AktivitasBy Admin03/10/2025 2:31 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang tergabung dalam Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada Senin, (29/09/2025) di Jakarta. PSHK yang diwakili Deputi Direktur Fajri Nursyamsi menyampaikan bahwa revisi KUHAP harus menempatkan penyandang disabilitas sebagai…

Details