Komisi III DPR RI akan segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada masa sidang ke-II yang berakhir pada 21 Maret 2025. RUU KUHAP merupakan hukum pidana formal yang mengatur mengenai cara melaksanakan hukum pidana materil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Menurut Deputi Direktur Eksekutif PSHK Fajri Nursyamsi,…
DetailsKeberlanjutan OMS di Indonesia menghadapi tantangan karena menurunnya dukungan donor dan menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil dan demokrasi. Sponsor fiskal dapat menjadi alternatif pendanaan yang dapat memfasilitasi organisasi dan/atau komunitas yang tidak berbadan hukum dengan lembaga-lembaga yang memiliki sumber daya finansial yang stabil sebagai lembaga perantara, seperti yang sukses diterapkan di Amerika Serikat. Di Indonesia,…
DetailsKoalisi Digital Democracy Resilience Network (DDRN) melaksanakan Media & Public Discussion dalam rangka merilis penelitian “Regulasi Ujaran Kebencian: Studi Komparatif Indonesia dan Thailand dalam Konteks Pemilihan Umum” dan Kick Off Indonesia School on Internet Governance (IDSIG) Fellowship 2025. Acara yang dilaksanakan pada Senin (16/12/2024) mengangkat tema “Fostering Multi Stakeholders Efforts in Human Rights Based Indonesia…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan catatan legislasi 2020-2024 dalam Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Peluasan Kekuasaan, Penyempitan Keterlibatan” di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, Jumat (20/12) lalu. Peneliti PSHK Bugivia Maharani mengawali paparan dengan temuan kuantitatif terkait capaian legislasi DPR sepanjang periode 2020-2024. Dari total 255 RUU yang…
DetailsPengaturan tentang tata kelola internet wajib mempertimbangkan aspek pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang ditarik ke dalam konteks digital. Dalam studi pemetaan regulasi internet di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan SAFEnet menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tata kelola internet yang tersebar di beberapa undang-undang masih bersifat sektoral…
DetailsPelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim pemerintahan Joko Widodo setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yakni persoalan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, proses pembentukan kebijakan, dan kepentingan kelompok tertentu (vested interest). Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dalam peluncuran Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2024 yang diselenggarakan Komisi untuk Orang…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline.com, dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Perancangan Peraturan pada 19-20 November 2024 di Jakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pegawai BKPK Kemenkes dengan keterampilan menyusun peraturan menggunakan…
DetailsSaat ini, Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2045. Namun, di balik potensi besar ini terdapat ancaman yang mengintai terkait kesenjangan akses terhadap jaminan sosial, terutama jaminan pensiun, bagi pekerja di sektor informal. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Asia Citizen Future Week (ACFW) 2024: Taiwan and Southeast Asia Civic Space Forum yang diselenggarakan oleh Asia Citizen Future Association (ACFA) pada 30 Oktober – 1 November di Taipei, Taiwan. Dalam kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama, Manajer Program Violla Reininda, dan Peneliti Alviani…
Details
