Aktivitas

Jan102025

Pengaturan Ujaran Kebencian Harus Berlandaskan “The Rabat Plan of Action”

AktivitasBy Admin10/01/2025 5:38 PM

Koalisi Digital Democracy Resilience Network (DDRN) melaksanakan Media & Public Discussion dalam rangka merilis penelitian “Regulasi Ujaran Kebencian: Studi Komparatif Indonesia dan Thailand dalam Konteks Pemilihan Umum” dan Kick Off Indonesia School on Internet Governance (IDSIG) Fellowship 2025. Acara yang dilaksanakan pada Senin (16/12/2024) mengangkat tema “Fostering Multi Stakeholders Efforts in Human Rights Based Indonesia…

Details

Des242024

PSHK Luncurkan Catatan Legislasi 2020-2024

AktivitasBy Admin24/12/2024 4:00 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan catatan legislasi 2020-2024 dalam Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Peluasan Kekuasaan, Penyempitan Keterlibatan” di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, Jumat (20/12) lalu. Peneliti PSHK Bugivia Maharani mengawali paparan dengan temuan kuantitatif terkait capaian legislasi DPR sepanjang periode 2020-2024. Dari total 255 RUU yang…

Details

Des242024

Regulasi Internet di Indonesia Belum Memenuhi HAM

AktivitasBy Admin24/12/2024 3:16 PM

Pengaturan tentang tata kelola internet wajib mempertimbangkan aspek pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang ditarik ke dalam konteks digital. Dalam studi pemetaan regulasi internet di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan SAFEnet menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tata kelola internet yang tersebar di beberapa undang-undang masih bersifat sektoral…

Details

Des122024

Regulasi dan Kapasitas Aparat Menjadi Faktor Pelanggaran HAM Marak

AktivitasBy Admin12/12/2024 1:11 PM

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim pemerintahan Joko Widodo setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yakni persoalan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, proses pembentukan kebijakan, dan kepentingan kelompok tertentu (vested interest). Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dalam peluncuran Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2024 yang diselenggarakan Komisi untuk Orang…

Details

Des22024

PSHK Gelar Pelatihan Perancangan Peraturan untuk BKPK Kemenkes

AktivitasBy Admin02/12/2024 2:08 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline.com, dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Perancangan Peraturan pada 19-20 November 2024 di Jakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pegawai BKPK Kemenkes dengan keterampilan menyusun peraturan menggunakan…

Details

Nov142024

Pekerja Informal Harus Mendapatkan Jaminan Pensiun

AktivitasBy Admin14/11/2024 1:03 PM

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2045. Namun, di balik potensi besar ini terdapat ancaman yang mengintai terkait kesenjangan akses terhadap jaminan sosial, terutama jaminan pensiun, bagi pekerja di sektor informal. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40…

Details

Nov82024

PSHK dan OMS ASEAN Bangun Kolaborasi untuk Perkuat Civic Space

AktivitasBy Admin08/11/2024 4:27 PM

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Asia Citizen Future Week (ACFW) 2024: Taiwan and Southeast Asia Civic Space Forum yang diselenggarakan oleh Asia Citizen Future Association (ACFA) pada 30 Oktober – 1 November di Taipei, Taiwan. Dalam kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama, Manajer Program Violla Reininda, dan Peneliti Alviani…

Details

Nov72024

PSHK Usulkan Desain Ulang Prolegnas dan Dorong Sejumlah RUU

AktivitasBy Admin07/11/2024 2:32 PM

  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu organisasi yang diundang untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi DPR, Rabu (29/10/2024) lalu. RDPU itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Badan Legislasi DPR. Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Senior PSHK Ronald…

Details

Okt182024

PSHK Dorong Optimalisasi Peran DPD dalam Prolegnas 2025-2029

AktivitasBy Admin18/10/2024 5:18 PM

Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) pada Rabu (16/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gama–begitu ia biasa disapa–menyampaikan problem tata kelola regulasi di Indonesia seperti…

Details