Saat ini, Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2045. Namun, di balik potensi besar ini terdapat ancaman yang mengintai terkait kesenjangan akses terhadap jaminan sosial, terutama jaminan pensiun, bagi pekerja di sektor informal. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Asia Citizen Future Week (ACFW) 2024: Taiwan and Southeast Asia Civic Space Forum yang diselenggarakan oleh Asia Citizen Future Association (ACFA) pada 30 Oktober – 1 November di Taipei, Taiwan. Dalam kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama, Manajer Program Violla Reininda, dan Peneliti Alviani…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu organisasi yang diundang untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi DPR, Rabu (29/10/2024) lalu. RDPU itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Badan Legislasi DPR. Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Senior PSHK Ronald…
DetailsDirektur Eksekutif PSHK Rizky Argama menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) pada Rabu (16/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gama–begitu ia biasa disapa–menyampaikan problem tata kelola regulasi di Indonesia seperti…
DetailsPenyempitan ruang gerak masyarakat sipil tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga pada ruang digital. Penyempitan ruang gerak masyarakat sipil di ranah digital terlihat dari adanya pemblokiran akses internet di Papua, kriminalisasi dengan UU ITE, kekerasan berbasis gender online, hingga peretasan yang menimpa aktivis. Padahal, ruang digital punya peran penting dalam demokrasi. Ruang digital…
DetailsJAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu reformasi hukum bertemu dengan 23 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) pada Jumat, 11 Oktober 2024 di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kunjungan para hakim dari berbagai wilayah di Indonesia itu merupakan penutup rangkaian aksi cuti bersama untuk mengadvokasi peningkatan kesejahteraan profesi…
DetailsIndonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan Kemitraan menerbitkan Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2024 pada Jumat (6/9/2024) di Jakarta. Penulisan catatan kritis ini merupakan respon terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, terutama terkait keberadaan KPK yang perlahan juga mulai dipertanyakan efektivitasnya…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan GembiraFest 2024 (Festival Generasi Muda Berani Bersuara) pada Sabtu (17/8/2024) di Creative Hall, M Bloc Space, Jakarta Selatan. GembiraFest 2024 adalah inisiatif PSHK dalam merespons menyempitnya situasi kebebasan sipil di Indonesia melalui pendekatan yang lebih populer. Dengan format acara festival, pembahasan soal isu kebebasan sipil diharapkan dapat…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan capacity building bagi komunitas yang tergabung dalam Program PRINSIP Indonesia: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam Kepemimpinan Indonesia Baru pada 13-14 Juni 2024 di Jakarta. Capacity building yang bertujuan untuk merawat dan memperkuat pelindungan hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat melalui kegiatan kolektif diikuti…
Details
