Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut menimbulkan polemik karena materi muatannya hanya berkutat pada syarat usia calon hakim konstitusi, pensiun, dan masa jabatan ketua dan wakil ketua yang dinilai tidak menjawab kebutuhan Mahkamah Kosntitusi…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Indonesia (GIZ) mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian terkait peluang pembentukan penyelesaian sengketa secara daring atau online dispute resolution (ODR) di Indonesia pada Rabu (10/3/2021). Kajian ini disusun untuk merespon komitmen regional dalam perlindungan konsumen yang dirumuskan…
DetailsProgram Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Bahkan Prolegnas juga dapat berperan sebagai gambaran dari arah politik hukum Indonesia, yang melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan di Indonesia. Meski begitu, Prolegnas kerap diabaikan, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh…
DetailsIndonesia saat ini sedang mengalami permasalahan dalam sistem pengelolaan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah sudah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan melalui penyederhanaan regulasi. Komitmen itu telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan paket kebijakan revitalisasi hukum, yang terdiri dari tiga program, yaitu penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-Undang…
DetailsSejak Presiden Joko Widodo mewacanakan gagasan Undang-Undang sapu jagat (omnibus law) akhir tahun lalu hingga berlangsungnya proses pembentukan UU Cipta Kerja, berbagai upaya pembatasan ruang gerak masyarakat sipil terus terjadi. Sejumlah peristiwa mengonfirmasi hal itu, dan salah satu di antaranya tercermin dari pernyataan presiden yang meminta aparat keamanan untuk mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap…
DetailsKasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maraknya kasus TPPO dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaktahuan korban dan keluarga akan modus TPPO, tingkat kerentanan korban yang tinggi, hingga adanya jaringan pelaku TPPO yang kuat dan beroperasi secara internasional. Dalam karakteristik tindak pidana seperti TPPO ini menuntut adanya pemahaman dan…
DetailsSepanjang 2020, terdapat tiga belas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan oleh DPR. Dari ketiga belas RUU yang disahkan, hanya terdapat tiga RUU prioritas yang telah disahkan, yaitu UU Bea Materai, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Padahal, RUU yang diprioritaskan oleh DPR dan Pemerintah adalah sebanyak 37 RUU. Pembentukan UU pada periode ini dianggap sangat…
DetailsPengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan praktik buruk pembentukan regulasi yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selain UU Cipta Kerja, terdapat beberapa UU lain yang dibahas dalam waktu yang sangat singkat, yaitu Perubahan UU KPK, Perubahan UU MK, dan Perubahan UU Minerba. Menurut peneliti Pusat Studi Hukum…
DetailsMateri dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus diperbincangkan khalayak karena cakupan isunya yang beragam, meliputi ketenagakerjaan, lingkungan hidup, penggunaan lahan, UMKM, sampai ke tata kelola pemerintahan. Luasnya lingkup pengaturan dalam UU Cipta Kerja, ditambah jumlah ketentuan yang mencapai ratusan pasal, menyebabkan beberapa isu penting lain luput dari perhatian publik, salah…
Details
