Aktivitas

Des152020

Diskusi Kelompok Terpumpun: Pembahasan Modul Penanganan TPPO di Persidangan Bagi Hakim

AktivitasBy Admin15/12/2020 5:14 PM

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maraknya kasus TPPO dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaktahuan korban dan keluarga akan modus TPPO, tingkat kerentanan korban yang tinggi, hingga adanya jaringan pelaku TPPO yang kuat dan beroperasi secara internasional. Dalam karakteristik tindak pidana seperti TPPO ini menuntut adanya pemahaman dan…

Details

Des152020

Mendorong Inklusivitas Penyusunan Legislasi dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Aktivitas, Berita Reformasi Regulasi, Reformasi RegulasiBy Admin15/12/2020 4:48 PM

Sepanjang 2020, terdapat tiga belas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan oleh DPR. Dari ketiga belas RUU yang disahkan, hanya terdapat tiga RUU prioritas yang telah disahkan, yaitu UU Bea Materai, UU Minerba, dan  UU Cipta Kerja. Padahal, RUU yang diprioritaskan oleh DPR dan Pemerintah adalah sebanyak 37 RUU. Pembentukan UU pada periode ini dianggap sangat…

Details

Des152020

Proses Legislasi dan Partisipasi Publik

Aktivitas, Berita Reformasi Regulasi, Reformasi RegulasiBy Admin15/12/2020 2:31 PM

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan praktik buruk pembentukan regulasi yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selain UU Cipta Kerja, terdapat beberapa UU lain yang dibahas dalam waktu yang sangat singkat, yaitu Perubahan UU KPK, Perubahan UU MK, dan Perubahan UU Minerba. Menurut peneliti Pusat Studi Hukum…

Details

Des72020

UU Cipta Kerja: Kebijakan Melawan Arus Pelindungan Hak Disabilitas

AktivitasBy Admin07/12/2020 4:04 PM

Materi dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus diperbincangkan khalayak karena cakupan isunya yang beragam, meliputi ketenagakerjaan, lingkungan hidup, penggunaan lahan, UMKM, sampai ke tata kelola pemerintahan. Luasnya lingkup pengaturan dalam UU Cipta Kerja, ditambah jumlah ketentuan yang mencapai ratusan pasal, menyebabkan beberapa isu penting lain luput dari perhatian publik, salah…

Details

Okt92020

Seri Diskusi Omnibus Vol. 9 Preseden Pendekatan Omnibus dalam Reformasi Regulasi

AktivitasBy Admin09/10/2020 8:37 PM

Dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja yang merupakan RUU usulan pemerintah resmi menjadi Undang-Undang. Hal ini berarti metode Omnibus telah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Omnibus sendiri bukanlah sebuah hal baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia karena sudah pernah diterapkan misalnya pada UU…

Details

Sep292020

Seri Diskusi Omnibus Vol.8: Permasalahan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing dalam RUU Cipta Kerja

AktivitasBy Admin29/09/2020 3:46 PM

Dalam pembahasan RUU Cipta kerja yang sudah mencapai 95% pembahasannya di DPR, kluster yang banyak menyita perhatian publik serta mendapat penolakan adalah kluster ketenagakerjaan. Dalam draf RUU Cipta Kerja, terdapat banyak aturan terkait ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta akan merugikan pekerja karena aturan yang ada dapat menyebabkan pekerja memiliki status PKWT atau outsourcing…

Details

Sep232020

Seri Diskusi Omnibus Vol.7: Problem Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja

AktivitasBy Admin23/09/2020 1:48 PM

Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan oleh DPR bersama Presiden berisi pasal-pasal yang memuat perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan. RUU Cipta Kerja ini menegaskan bahwa kewenangan Menteri, Kepala Lembaga serta Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh UU untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksana dari kewenangan presiden.…

Details

Sep172020

Seri Diskusi Omnibus Vol. 6 Meninjau Pengaturan Sanksi Dalam RUU Cipta Kerja

AktivitasBy Admin17/09/2020 1:19 PM

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait. Selain itu, modifikasi sanksi administratif juga dilakukan dengan maksud untuk perbaikan atas penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hukum administrasi negara, merumuskan sanksi administratif dari bentuk pelanggaran dari hubungan…

Details

Agu72020

Seri Diskusi Omnibus Vol. 5: Pelindungan Nelayan dan Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan dalam RUU Cipta Kerja

AktivitasBy Admin07/08/2020 3:13 PM

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur beberapa hal baru terkait pengelolaan sumber daya laut. RUU ini akan merevisi sejumlah undang-undang, yakni UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun…

Details