Aktivitas

Sep172020

Seri Diskusi Omnibus Vol. 6 Meninjau Pengaturan Sanksi Dalam RUU Cipta Kerja

AktivitasBy Admin17/09/2020 1:19 PM

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait. Selain itu, modifikasi sanksi administratif juga dilakukan dengan maksud untuk perbaikan atas penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hukum administrasi negara, merumuskan sanksi administratif dari bentuk pelanggaran dari hubungan…

Details

Agu72020

Seri Diskusi Omnibus Vol. 5: Pelindungan Nelayan dan Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan dalam RUU Cipta Kerja

AktivitasBy Admin07/08/2020 3:13 PM

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur beberapa hal baru terkait pengelolaan sumber daya laut. RUU ini akan merevisi sejumlah undang-undang, yakni UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun…

Details

Jul252020

Seri Diskusi Omnibus Vol. 4: Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik Atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja

AktivitasBy Admin25/07/2020 4:04 PM

Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sektor yang akan direkonstruksi pengaturannya dengan argumentasi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah rumusan perubahan ketentuan dalam draf RUU itu memunculkan beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana cara negara melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya…

Details

Jul202020

Seri Diskusi Omnibus Vol. 3: Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja: Demi Investasi atau Masa Depan Generasi?

AktivitasBy Admin20/07/2020 1:29 PM

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mengubah sejumlah undang-undang bidang pendidikan, antara lain, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Menurut Anggota Badan Legislasi DPR…

Details

Jul12020

Webinar #22TahunPSHK Membangun Imajinasi Bersama: Masyarakat Sipil dalam Reformasi Hukum

AktivitasBy Admin01/07/2020 2:17 PM

Dalam rangka ulang tahun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang ke-22, PSHK bermaksud untuk menyelenggarakan webinar dengan tema ”Membangun Imajinasi Bersama: Masyarakat Sipil dalam Reformasi Hukum” yang membahas beberapa pertanyaan seperti: Bagaimana arah gerakan masyarakat sipil saat ini? Apa tantangan utama gerakan masyarakat sipil saat ini? Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperkuat…

Details

Jun292020

Seri Diskusi Omnibus Vol 2: RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan Bagi UMKM

AktivitasBy Admin29/06/2020 10:15 AM

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur beberapa hal baru terkait Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Di antara pengaturan baru ini termasuk penyederhanaan perizinan bagi UMKM, kemudahan perizinan koperasi, kemitraan koperasi dan UMKM, dan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah bahwa…

Details

Jun222020

Seri Diskusi Omnibus Vol 1: Menyoal Dukungan Riset dan Inovasi Dalam RUU Cipta Kerja

AktivitasBy Admin22/06/2020 3:42 PM

  Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang usaha, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menggunakan pendekatan omnibus law telah memasukkan dukungan riset dan inovasi ke dalam bab tersendiri, tepatnya Bab VII. Bab ini mengubah ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pasal 66. Menurut Anggota Tim…

Details

Jun152020

Mewujudkan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Seleksi CPNS

AktivitasBy Admin15/06/2020 1:59 PM

  DIGNITY DISCUSSION (Disability Gathering on Tuesday Discussion) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rekrutmen kerja, khususnya dalam seleksi CPNS, dengan adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Ketentuan itu sejalan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun…

Details

Mei132020

Mahkamah Konstitusi Perlu Perkuat Lembaga Regulator Independen

AktivitasBy Admin13/05/2020 10:19 AM

Salah satu perwujudan transformasi struktural pada periode awal pasca-Reformasi 1998 adalah bermunculannya lembaga-lembaga regulator independen. Keberadaan lembaga independen di Indonesia pada mulanya didesain dengan dua pertimbangan, yaitu untuk mengoreksi perilaku korup pada era Soeharto dan untuk menciptakan kebijakan yang kredibel. Hal itu disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik…

Details