Dr. Syarifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Tilang, membuka rapat pokja tilang untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 September 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara tilang semakin besar setelah dipublikasikannya hasil penelitian yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Badan…
DetailsIndonesia sudah darurat narkoba; lebih parahnya, sindikat narkoba yang ada di negara ini melibatkan banyak instansi. Haris Azhar—Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)—yang mencoba mengungkapnya malah dituding melakukan penghinaan. Maka itu, para ahli hukum berkumpul untuk memberikan media briefing kepada para wartawan berbagai media. Bertempat di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev,…
DetailsSejumlah 96 Ketua Pengadilan Negeri dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri. Acara itu diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bekerja sama dengan Badilum. Pemberian soal pre-test mengawali acara yang…
DetailsKomunisme dan Islam dilihat sebagai dua hal yang saling cocok (compatible) dari berbagai perspektif. Itulah yang dipaparkan oleh Li Hongxuan, seorang Kandidat Doktor dari University of Washington, Amerika Serikat, yang mempresentasikan bagian awal disertasinya yang diberi judul utama Crescent as Sickle (Sabit sebagai Arit). Li mengakhiri presentasinya dengan sebuah konklusi bahwa terdapat lanskap yang kompleks,…
DetailsSejak 1945—2014, terdapat 1.581 Undang-Undang yang dihasilkan, demikian kata Bayu Dwi Anggono selaku narasumber diskusi internal PSHK. Selain capaian kuantitatif, Bayu turut memaparkan pula kondisi faktual kualitas undang-undang di Indonesia. Selama pengujian undang-undang periode 2003—2015, Mahkamah Konstitusi telah mengadili 921 perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari keseluruhan permohonan judicial review, 202 perkara atau 24%…
Details“Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga menulis untuk mesin,” Marissa Saraswati, Managing Editor for Digital Media di Majalah Gadis, mengutarakannya dalam pelatihan internal terkait media online. Itu disebabkan oleh cara berkomunikasi dan kebiasaan membaca yang berbeda antara media online dan media cetak. Maka itu, Marissa dalam pelatihan di PSHK dan STH Indonesia Jentera pada Selasa,…
DetailsSyamsul Ma’arif (Hakim Agung-MA) menjelaskan bahwa kebutuhan menyelesaikan perkara secara cepat, mudah, dan biaya ringan merupakan latar belakang dibentuknya Perma Gugatan Sederhana atau Perma Small Claims Court (SCC). Ketika menjadi pemateri dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Perma Gugatan Sederhana di Hotel Aryaduta, Jakarta itu, ia mengatakan alasan di belakang pembuatan Perma itu adalah tidak adanya…
DetailsSistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara turut mempengaruhi sistem legislasi, termasuk ketentuan delegasi peraturan perundang-undangan. Ciri negara dengan sistem pemerintahan parlementer sering kali menjadikan peraturan menteri sebagai sebagai objek perintah delegasi langsung dari undang-undang; praktik yang tentu saja tidak lazim kita temukan pada sistem presidensial. Selain proses, pengaruh sistem pemerintahan terhadap ketentuan delegasi peraturan…
DetailsBerperkara perdata di pengadilan saat ini bisa dilakukan secara mandiri tanpa advokat. Ketentuan itu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Gugatan Sederhana yang menerobos persepsi mahal dan rumitnya penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Perma ini mengatur prosedur penyelesaian perkara perdata yang bernilai kecil di pengadilan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan keberadaan Perma, akses keadilan…
Details
