Syamsul Ma’arif (Hakim Agung-MA) menjelaskan bahwa kebutuhan menyelesaikan perkara secara cepat, mudah, dan biaya ringan merupakan latar belakang dibentuknya Perma Gugatan Sederhana atau Perma Small Claims Court (SCC). Ketika menjadi pemateri dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Perma Gugatan Sederhana di Hotel Aryaduta, Jakarta itu, ia mengatakan alasan di belakang pembuatan Perma itu adalah tidak adanya…
DetailsSistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara turut mempengaruhi sistem legislasi, termasuk ketentuan delegasi peraturan perundang-undangan. Ciri negara dengan sistem pemerintahan parlementer sering kali menjadikan peraturan menteri sebagai sebagai objek perintah delegasi langsung dari undang-undang; praktik yang tentu saja tidak lazim kita temukan pada sistem presidensial. Selain proses, pengaruh sistem pemerintahan terhadap ketentuan delegasi peraturan…
DetailsBerperkara perdata di pengadilan saat ini bisa dilakukan secara mandiri tanpa advokat. Ketentuan itu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Gugatan Sederhana yang menerobos persepsi mahal dan rumitnya penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Perma ini mengatur prosedur penyelesaian perkara perdata yang bernilai kecil di pengadilan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan keberadaan Perma, akses keadilan…
Details“Silakan masuk.” Itulah ungkapan yang tepat untuk acara Open House yang akan diselenggarakan oleh STH Indonesia Jentera pada 24—25 Juni 2016. Acara ini merupakan cara STH Indonesia Jentera untuk menunjukkan metode belajar, hasil pembelajaran, nilai-nilai Jentera, dan proses belajar-mengajar selama setahun terakhir. Kami sudah menceritakannya melalui beberapa laman informasi kami dan kini saatnya kami membuka…
DetailsProses peradilan pidana Indonesia yang bertitik berat pada pelaku menjadi akar persoalan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Dengan tidak didukung tata kelola dan regulasi yang optimal, penyimpanan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) menjadi persoalan kompleks yang harus diurai. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan menjadi beban negara sekaligus beban pemilik…
DetailsMedia Sosial: Kebebasanku, Tanggung Jawabku “HAHAHAHA, meme gue nyebar, ya? Biarin, ah. Ya, semoga menghibur aja, sih… Dear future kids, kalau kalian lihat foto Ibu begini, maafin aja, ya. Ada yang mau lagi, nggak? Gue private message-in, deh, sekalian.” Ungkapan di atas merupakan respons salah satu siswa di media sosial ketika diberikan situasi tentang kakak…
Details14 Mei 2016, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) mengadakan kegiatan Legal Drafting Course 2016 (LDC 2016). Kegiatan itu merupakan pelatihan penyusunan peraturan, baik dalam aspek formil pembetukannya maupun aspek materiil. Hadir sebagai pemateri adalah Fajri Nursyamsi, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Kegiatan yang berlangsung satu hari itu dihadiri sekitar…
DetailsMahkamah Konstitusi telah berusia 13 tahun. Selama itu pula dinamika pelaksanaan kewenangan dan tugas MK terus berjalan, termasuk segala perkembangan yang mendapat apresiasi maupun kritik dari berbagai pihak. Berlatarbelakang hal itu, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang berjudul “Evaluasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka…
DetailsFajri Nursyamsi mempertanyakan perihal urgensi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undnag Nomor 23 Rahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi syarat pembentukannya dalam diskusi “Indonesia Darurat Kekerasan Ilmiah: Apa Solusinya?” pada Kamis, 26 Mei 2016. Ketentuan mengenai sanksi pidana, terutama yang akan berdampak pada penghilangan…
Details
