Proses peradilan pidana Indonesia yang bertitik berat pada pelaku menjadi akar persoalan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Dengan tidak didukung tata kelola dan regulasi yang optimal, penyimpanan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) menjadi persoalan kompleks yang harus diurai. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan menjadi beban negara sekaligus beban pemilik…
DetailsMedia Sosial: Kebebasanku, Tanggung Jawabku “HAHAHAHA, meme gue nyebar, ya? Biarin, ah. Ya, semoga menghibur aja, sih… Dear future kids, kalau kalian lihat foto Ibu begini, maafin aja, ya. Ada yang mau lagi, nggak? Gue private message-in, deh, sekalian.” Ungkapan di atas merupakan respons salah satu siswa di media sosial ketika diberikan situasi tentang kakak…
Details14 Mei 2016, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) mengadakan kegiatan Legal Drafting Course 2016 (LDC 2016). Kegiatan itu merupakan pelatihan penyusunan peraturan, baik dalam aspek formil pembetukannya maupun aspek materiil. Hadir sebagai pemateri adalah Fajri Nursyamsi, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Kegiatan yang berlangsung satu hari itu dihadiri sekitar…
DetailsMahkamah Konstitusi telah berusia 13 tahun. Selama itu pula dinamika pelaksanaan kewenangan dan tugas MK terus berjalan, termasuk segala perkembangan yang mendapat apresiasi maupun kritik dari berbagai pihak. Berlatarbelakang hal itu, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang berjudul “Evaluasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka…
DetailsFajri Nursyamsi mempertanyakan perihal urgensi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undnag Nomor 23 Rahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi syarat pembentukannya dalam diskusi “Indonesia Darurat Kekerasan Ilmiah: Apa Solusinya?” pada Kamis, 26 Mei 2016. Ketentuan mengenai sanksi pidana, terutama yang akan berdampak pada penghilangan…
DetailsApril 2016, Pesiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, seharusnya UU itu sudah dapat diberlakukan. Namun, UU Penyandang Disabilitas mengatur beberapa ketentuan baru sehingga perlu masa transisi untuk membangun sistem, bahkan peraturan pelaksanaan sesuai dengan amanat UU Penyandang Disabilitas. Dalam rangka mendukung implementasi UU Penyandang Disabilitas, Sigab…
DetailsMedia sosial mempunyai wajah ganda. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi wadah seseorang untuk mengemukakan pendapatnya. Itulah yang dilakukan Wahyu Nur Pratama, pembuat petisi yang duduk di bangku SMA. Petisi melalui media sosial yang digagasnya dikabulkan. Pihak sekolah akhirnya menurunkan kamera yang diletakkan di kamar mandi sekolahnya. Di sisi lain, media sosial juga bisa…
DetailsKoalisi Pemantau Peradilan (KPP) tentu saja acuh terhadap rentetan kasus korupsi belakangan yang terjadi di sektor peradilan. KPP menanggapinya dengan mengadakan konferensi pers bertajuk “Bongkar Mafia Peradilan” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kasus korupsi di arena yudikatif memang bukan barang baru. Setidaknya, ada 35 kasus yang dilampirkan dalam lembaran siaran pers yang…
Details“Kami telah gencar menyebarkan informasi mengenai gugatan sederhana, namun sampai sekarang masih belum ada gugatan sederhana yang didaftarkan,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nurhakim. Ungkapan itu disampaikan pada salah satu sesi kegiatan “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) pada 27—29 April 2016…
Details
