Pengaturan tentang tata kelola internet wajib mempertimbangkan aspek pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang ditarik ke dalam konteks digital. Dalam studi pemetaan regulasi internet di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan SAFEnet menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tata kelola internet yang tersebar di beberapa undang-undang masih bersifat sektoral…
DetailsPelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim pemerintahan Joko Widodo setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yakni persoalan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, proses pembentukan kebijakan, dan kepentingan kelompok tertentu (vested interest). Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dalam peluncuran Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2024 yang diselenggarakan Komisi untuk Orang…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline.com, dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Perancangan Peraturan pada 19-20 November 2024 di Jakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pegawai BKPK Kemenkes dengan keterampilan menyusun peraturan menggunakan…
DetailsSaat ini, Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2045. Namun, di balik potensi besar ini terdapat ancaman yang mengintai terkait kesenjangan akses terhadap jaminan sosial, terutama jaminan pensiun, bagi pekerja di sektor informal. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Asia Citizen Future Week (ACFW) 2024: Taiwan and Southeast Asia Civic Space Forum yang diselenggarakan oleh Asia Citizen Future Association (ACFA) pada 30 Oktober – 1 November di Taipei, Taiwan. Dalam kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama, Manajer Program Violla Reininda, dan Peneliti Alviani…
DetailsPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu organisasi yang diundang untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi DPR, Rabu (29/10/2024) lalu. RDPU itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Badan Legislasi DPR. Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Senior PSHK Ronald…
DetailsDirektur Eksekutif PSHK Rizky Argama menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) pada Rabu (16/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gama–begitu ia biasa disapa–menyampaikan problem tata kelola regulasi di Indonesia seperti…
DetailsPenyempitan ruang gerak masyarakat sipil tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga pada ruang digital. Penyempitan ruang gerak masyarakat sipil di ranah digital terlihat dari adanya pemblokiran akses internet di Papua, kriminalisasi dengan UU ITE, kekerasan berbasis gender online, hingga peretasan yang menimpa aktivis. Padahal, ruang digital punya peran penting dalam demokrasi. Ruang digital…
DetailsJAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu reformasi hukum bertemu dengan 23 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) pada Jumat, 11 Oktober 2024 di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kunjungan para hakim dari berbagai wilayah di Indonesia itu merupakan penutup rangkaian aksi cuti bersama untuk mengadvokasi peningkatan kesejahteraan profesi…
Details
