PSHK kembali diminta pendapatnya mengenai sebuah rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3). Ronald Rofiandri selaku Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK diundang untuk menyampaikan masukan di depan anggota DPR dari tiga fraksi dalam pertemuan terpisah. Tiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai…
DetailsKomik merupakan intervensi visual yang dapat mengganggu tataran yang sudah stagnan. Bukan itu saja, komik juga bisa jadi siasat ampuh dalam fasilitasi dan advokasi. Itulah kurang lebih rangkuman yang didapat dari Abdulrahman Saleh (Maman) dalam Workshop Komik “Curhat Politik”. “Siasat” merupakan tema dari Jakarta Biennale 2013. Dan, workshop tersebut memang merupakan bagian dari rentetan acaranya yang kali ini merupakan…
DetailsKeterbukaan adalah nilai yang sangat penting untuk diperhatikan pemerintah. Semakin terbukanya pemerintahan kepada warga negaranya, tingkat kepercayaan terhadapnya akan semakin meningkat. Hal itu bahkan sudah diakui di tingkat internasional dengan didirikannya Open Government Partnership, disingkat OGP, sejak 2011. OGP adalah wadah tingkat internasional bagi aktor-aktor pejuang reformasi yang berkomitmen mengubah pemerintahannya menjadi lebih terbuka, akuntabel,…
DetailsRabu, 21 November 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI). RDPU itu dilaksanakan untuk menghimpun masukan masyarakat terkait dengan pembentukan Program Legisalsi Nasional 2014 (Prolegnas 2014). Dalam pertemuan itu hadir tiga orang perwakilan PSHK, yaitu Ronald Rofiandri (Direktur…
DetailsPerjuangan penolakan Undang-Undang Ormas sudah sampai di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Seperti yang diketahui, PSHK menolak kehadiran UU Ormas ke dalam sistem legislasi Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, sebagai ahli di depan Majelis Hakim Konstitusi dan pihak Pemerintah dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU Ormas. Selain Eryanto, di…
DetailsPSHK bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) mengadakan penelitian dengan tujuan mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam pelaksanakan hukum yang berkaitan dengan pekerja anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memetakan peran dari setiap instansi pemerintah dalam menangani pekerja anak, termasuk memberi gambaran mengenai kerangka hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga pengendalian.…
DetailsPada 31 Oktober 2013, Giri Ahmad Taufik mewakili PSHK hadir dalam kegiatan conference ketua-ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik. Pembahasannya adalah usaha judicial reform pada aspek kepercayaan publik terhadap penafsiran konstitusi. Namun, sampai berakhirnya acara, tidak ada kesepakatan yang cukup signifikan tersepakati. Ketua Komite Justice Higgin dari Australia memberikan waktu sampai dengan 30 November untuk anggota…
DetailsIstilah “Law Centre” mungkin masih belum familier di telinga sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, apabila direalisasikan, konsep itu akan banyak bermanfaat. Para anggota DPD bersatu mengadakan Workshop Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (PPKIH) dengan tema “Merumuskan Supporting System untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas DPD”. Law Centre, salah satu istilah yang muncul, mendapat perhatian dari…
DetailsIndonesia Jentera School of Law (IJSL) pada Jumat, 4 Oktober 2013, mendapat kehormatan untuk disambangi salah satu Profesor dari University of Washington, yaitu Prof. Toshiko Takenaka Ph.D. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan begitu saja karena IJSL dengan sigap menggelar International Lecture khusus membahas kasus-kasus Hukum Kekayaan Intelektual yang sedang ramai dibicarakan level internasional, tidak lain…
Details
